HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Medan menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap tantangan masa depan.
Munafri menjelaskan bahwa kehadiran para kepala daerah dalam Rakernas APEKSI bukan sekadar memenuhi agenda tahunan organisasi, melainkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kota.
“Asosiasi Pemerintah Kota memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus menghadirkan pembangunan yang tangguh, dan mampu menjawab berbagai dinamika yang terus berkembang,” katanya saat menghadiri pembukaan Rakernas di Grand City Hall, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026) malam.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa forum tersebut menjadi tempat berbagi praktik terbaik dan merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Melalui forum Rakernas APEKSI, berbagai isu strategis perkotaan dibahas bersama, mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ketahanan kota,” jelasnya.
“Sehingga, transformasi digital pemerintahan, pengembangan ekonomi daerah, hingga penguatan kolaborasi antarwilayah dalam mendukung program pembangunan nasional,” pungkas Munafri.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, yang membuka Rakernas XVIII APEKSI, mengajak seluruh kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi dan tidak lagi bergantung pada pola-pola pembangunan konvensional.
Menurut Bima Arya, pemerintah kota kini menjadi motor utama transformasi pembangunan nasional melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Hari ini saya melihat dengan bangga dan optimistis bagaimana kota-kota saat ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai macam inisiatif kepemimpinan,” jelasnya.
Sementara itu, Kota Makassar mendapat perhatian khusus karena capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui Rp100 miliar, dengan realisasi PAD mencapai 194,67 persen.
Bima Arya menegaskan bahwa praktik-praktik terbaik pembangunan tidak harus dicari hingga ke luar negeri karena banyak pemerintah daerah di Indonesia telah membuktikan keberhasilannya melalui inovasi yang lahir dari kebutuhan masyarakat masing-masing.
“Saya merekomendasikan Bapak-Ibu mempelajari dengan detail berbagai inovasi yang dilakukan daerah-daerah seperti Kota Malang dan Kota Pekanbaru,” katanya.
Selain mengoptimalkan sumber-sumber PAD, Wamendagri juga mendorong pemerintah kota memanfaatkan skema pendanaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang efektif mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Beberapa daerah seperti Semarang, Samarinda, dan Madiun telah berhasil memanfaatkan skema KPBU untuk mendukung percepatan pembangunan.
Bima Arya juga menekankan pentingnya membangun identitas atau city branding yang kuat sebagai strategi meningkatkan daya saing daerah.
“Branding bukan hanya pencitraan. Branding yang baik adalah citra hari ini, cerita masa lalu, dan cita-cita masa depan,” tegasnya. (*/)
