Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya.
Laporan hasil pembahasan disampaikan Wihadi Wiyanto Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Wihadi menjelaskan, tema RKP 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi” dengan sasaran utama mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional,” kata Wihadi dalam rapat paripurna.
Banggar dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Sementara inflasi dijaga pada rentang 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, serta suku bunga SPN 10 tahun sebesar 6,5–7,3 persen.
Selain itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) disepakati berada pada kisaran 70–95 dolar AS per barel, dengan target lifting minyak 605–620 ribu barel per hari dan lifting gas 951–990 ribu barel setara minyak per hari.
Menurut Wihadi, target pertumbuhan ekonomi tersebut mempertimbangkan berbagai tantangan global, mulai dari dinamika geopolitik hingga kondisi ekonomi internasional.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis didukung oleh transformasi struktural ekonomi sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebagaimana dicita-citakan Prabowo Subianto Presiden,” ujarnya.(faz/ipg)
