Kementerian Keuangan mengungkapkan pemerintah telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun secara bertahap sepanjang 2025, untuk menopang daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Hal itu disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Menkeu menyebut, stimulus itu jadi cara pemerintah menjaga konsumsi domestik sekaligus menopang aktivitas sektor riil.
Penyaluran stimulus pada setiap kuartal sepanjang 2025 lalu itu sasarannya lebih luas, Purbaya menyebut, targetnya mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha.
“Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor riil melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan serta pemberdayaan generasi muda, dengan total stimulus sebesar Rp110,7 triliun,” ujar Menkeu.
Ia mengatakan kebijakan tersebut dijalankan di tengah tantangan penerimaan negara yang semakin berat. Selain dipengaruhi perlambatan ekonomi global, pendapatan negara juga terdampak penyesuaian tarif PPN untuk barang mewah, percepatan restitusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha, serta pengalihan pengelolaan dividen ke Danantara.
“Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp3.435,46 triliun, yang terdiri dari realisasi belanjapemerintah pusat sebesar Rp2.586,42 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp849,040 triliun rupiah. Realisasi belanja ini lebih tinggi dari rencana awal pasca terbitnya instruksi Presiden Nomor 1 2025. Invest tersebut mendorong efisiensi belanja sebesar Rp306,7 triliun,” jelasnya.
Efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun membuka ruang untuk tambahan anggaran belanja sebesar Rp206,4 triliun guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Dalam penyerapannya, prinsip value for money menjadi pijakan utama agar setiap rupiah belanja memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Purbaya menambahkan kombinasi kebijakan belanja negara dan stimulus fiskal mampu menjaga kondisi ekonomi domestik. Salah satu indikatornya tingkat pengangguran yang turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, defisit APBN 2025 tercatat sebesar Rp670,34 triliun atau setara 2,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan netto mencapai Rp742,73 triliun atau Rp20.54 persen lebih tinggi dari target APBN 2025,” pungkasnya.(lea/bil/ipg)
