Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan program modernisasi 4.582 kapal perikanan sebagai bagian dari prioritas nasional 2025-2029. Program ini ditargetkan mendorong volume penangkapan ikan hingga 2,3 juta ton per tahun, membuka sekitar 58 ribu lapangan kerja baru bagi awak kapal, sekaligus memperkuat kontribusi sektor perikanan ke penerimaan negara.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, modernisasi armada dilakukan untuk memperbaiki daya saing sektor penangkapan ikan nasional yang selama ini masih tertahan kualitas hasil tangkapan. Menurut dia, armada perikanan Indonesia saat ini mayoritas masih berupa kapal kayu, sehingga mutu hasil tangkap belum optimal untuk menembus pasar internasional.
"Pemerintah melaksanakan program modernisasi 4.582 unit kapal perikanan," ujar Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di kantor pusat KKP, Jakarta, Selasa (2/7/2026).
Dari total kapal yang masuk program tersebut, sebanyak 4.515 unit merupakan kapal penangkapan berukuran 10 GT-1.500 GT, sedangkan 67 unit lainnya adalah kapal pengangkut berukuran 200 GT-2.500 GT.
Trenggono menjelaskan, modernisasi ini menjadi inisiatif pemerintah setelah melihat kinerja ekspor perikanan yang dinilai belum sebanding dengan besarnya produksi nasional. Ia menyebut, dalam lima tahun terakhir nilai ekspor perikanan Indonesia masih berkisar US$6,2 miliar per tahun, padahal total produksi perikanan tangkap dan budidaya telah mencapai sekitar 13 juta ton.
"Kalau dibandingkan antara produksi dengan ekspor, ekspornya cuma US$6,2 miliar per tahun. Itu 5 tahun terakhir. Sementara produksi kita 13 juta ton antara tangkap dengan budidaya. Nah ini sebetulnya, ekspornya harusnya jauh lebih tinggi lagi. Karena kualitas tangkapannya masih belum baik," kata dia.
Atas dasar itu, lanjut Trenggono, Presiden Prabowo Subianto meminta KKP memulai modernisasi armada perikanan. Pemerintah, kata dia, perlu turun tangan lebih dulu karena pembaruan kapal akan sulit dilakukan bila hanya dibebankan kepada nelayan.
"Modernisasi kalau kita bilang (ke nelayan) 'Eh kalian modernisasi', sulit. Makanya harus dilakukan pemerintah dulu, melakukan inisiasi, itu dengan cara melakukan modernisasi," ujarnya.
Ia mengatakan, kapal yang dimodernisasi akan menggunakan material besi, dilengkapi teknologi yang lebih modern, serta alat tangkap ramah lingkungan. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus efisiensi operasional kapal.
"Jadi kapalnya menggunakan kapal besi dengan teknologi yang modern, dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Itulah salah satu alasannya kenapa dilakukan modernisasi," lanjut Trenggono.
KKP memperkirakan program tersebut juga akan memberi dampak ekonomi berantai bagi sektor kelautan. Selain menaikkan volume tangkapan dan menciptakan lapangan kerja, peningkatan efisiensi kapal diharapkan mendongkrak profitabilitas usaha perikanan.
"Akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara melalui devisa, pajak dan PNBP," ucapnya.
Untuk tahap awal, pemerintah tengah menyiapkan modernisasi 1.582 kapal yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris. Proyek itu saat ini masih dalam proses perencanaan, dengan target 50 unit bisa rampung pada akhir tahun ini.
"Modernisasi 1,582 itu dibiayai dari pinjaman luar negeri, dari pemerintah Inggris. Yang sekarang sedang dalam proses perencanaan," kata Trenggono.
"Mudah-mudahan, kita targetkan sih sampai akhir tahun itu jadi 50 unit. Selebihnya sampai dengan akhir tahun 2028 1.582 unit bisa selesai," sambungnya.
Sementara untuk sisa target modernisasi hingga 4.582 unit kapal, Trenggono mengatakan pemerintah akan mengupayakan pembiayaan dari APBN maupun sumber pendanaan alternatif.
"Nanti akan dianggarkan oleh pemerintah. Nanti akan dicarikan pendanaan alternatif," pungkas dia.
(wur) Add as a preferred
source on Google
