Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendorong pemerintah bersama DPR menyusun payung hukum permanen, terkait kebijakan pembatasan komisi aplikator ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen.
Syaiful mengatakan, kebijakan yang diputuskan Presiden perlu diperkuat, melalui regulasi agar memberikan kepastian hukum bagi pengemudi.
Advertisement
"Ini adalah political will yang patut diapresiasi. Presiden mengambil keputusan yang tidak mudah dengan mempertimbangkan berbagai risiko, tetapi tetap memilih berpihak kepada para pengemudi ojek online," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Huda, DPR akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. Ia menilai Indonesia membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat, baik melalui undang-undang maupun peraturan presiden.
Huda mengungkapkan, Komisi V DPR telah memasukkan pengaturan transportasi berbasis aplikasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Belasan pasal disiapkan, termasuk pengaturan yang mengakui sepeda motor berbasis aplikasi sebagai bagian dari transportasi publik.
"Selama ini pengemudi ojek online hanya berlandaskan keputusan menteri. Mereka belum memiliki pijakan hukum yang kuat," ujarnya.
