Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan koperasi akan didorong masuk ke seluruh rantai bisnis industri sawit, mulai dari pengelolaan perkebunan, pembangunan pabrik pengolahan crude palm oil (CPO), hingga memproduksi minyak goreng. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbesar peran koperasi.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, model bisnis tersebut akan mulai diterapkan melalui proyek percontohan di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang dijadwalkan untuk diresmikan paling lambat pada awal Agustus 2026.
“Ini bisa menjadi contoh bahwa koperasi, selain juga bisa terlibat dalam pengelolaan perkebunan sawitnya, bisa juga koperasi ini ikut terlibat dalam proses pendirian pabrik pengelolaan kelapa sawit, PKS [pabrik kelapa sawit], atau CPO. Bahkan, nanti kita juga bisa terlibat juga sampai dengan produk turunannya ke minyak goreng dan lain sebagainya,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).
Pasalnya, Ferry menyebut, pemerintah ingin mengubah pola bisnis industri sawit yang selama ini didominasi sektor swasta. Ke depan, koperasi tidak hanya berperan di tingkat perkebunan. Namun, juga ikut dalam proses pengolahan hingga menghasilkan produk turunan.
“Kalau yang kemarin kan semuanya swasta, kebunnya swasta, CPO-nya swasta, produk turunannya swasta, sekarang atas arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto], koperasi itu harus terlibat bukan hanya di kebun tapi juga ikut terlibat di proses produksinya sampai ke produk turunannya,” ujarnya.
Dia menilai keterlibatan koperasi dalam rantai pasok sawit diperlukan untuk menciptakan tata niaga yang lebih berkeadilan bagi petani. Ferry mencontohkan masih banyak petani sawit yang kesulitan memperoleh minyak goreng meski menjadi penghasil bahan bakunya.
Baca Juga
- Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Koperasi 12 Juli 2026
- Menkop Klaim Lokasi Kopdes Tak Ideal Kurang dari 10 Titik
- Lima Calon Kopdes yang Meninggal saat Latsarmil akan Terima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan
“Kami mendapati banyak keluhan, banyak didatangi oleh teman-teman dari koperasi petani sawit, mereka antre minyak goreng. Sebuah ironi di sebuah masyarakat petani yang punya sawit tapi mereka antre minyak goreng, ini kan sebuah model yang menurut kami tidak adil dan oleh karena itu koperasi sekali lagi adalah instrumen untuk menjadikan seluruh tata niaga khususnya di sawit ini juga bisa lebih adil,” ucapnya.
Selain sektor sawit, Ferry mengatakan, pemerintah juga akan melibatkan koperasi dalam pengembangan komoditas pertanian strategis lainnya, seperti kedelai, jagung, dan singkong. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan membangun ekosistem perkebunan yang melibatkan masyarakat melalui koperasi.
Pemerintah, kata Ferry, ingin memperkuat kemandirian koperasi dengan membangun fasilitas pengolahan sendiri agar tidak bergantung pada pabrik CPO milik pihak lain.
“Kalau pun kita harus bikin minyak goreng, itu sources atau sumber bahan bakunya dari yang punya kita sendiri, jadi kita tidak tergantung lagi dengan pabrik-pabrik CPO yang dimiliki oleh pihak yang lain. Jadi koperasi bisa lebih mandiri dan harapannya nanti hasil produk turunannya bisa minyak makan merah atau minyak goreng dan sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan produk minyak goreng yang dihasilkan koperasi nantinya direncanakan dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.
“Kita bisa punya minyak goreng versi koperasi yang akan kita jual juga nanti di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pokoknya yakin lah koperasi bisa,” pungkasnya.
