Terkini, Medan — Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital pemerintahan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, tampil sebagai narasumber pada Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Hotel Arya Duta, Medan, Kamis (2/7/2026).
Mengusung tema “Digital Insights, Better Governance”, forum tersebut dihadiri para Kepala Dinas Kominfo dari berbagai kota di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Roem memaparkan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi Lontara+ sebagai ekosistem yang mendukung pelayanan publik, komunikasi pemerintahan, serta pengambilan keputusan berbasis data.
Roem menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar kini memandang media sosial bukan sekadar kanal penyebaran informasi pemerintah, tetapi sebagai instrumen strategis untuk membaca dinamika masyarakat secara cepat dan akurat.
“Media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi. Di Makassar, kami melihatnya sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujar Roem.
Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah mendeteksi persoalan sejak dini sehingga setiap isu dapat direspons sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi publik.
Selain itu, Pemkot Makassar juga membangun pola komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan ruang digital, termasuk dengan memperhatikan keberadaan akun-akun informasi lokal atau infocity yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik.
Roem menilai akun-akun tersebut bukan semata menjadi tantangan, melainkan mitra strategis dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah.
“Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa. Karena itu, yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital,” jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Makassar terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan ekosistem digital lokal.
Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan publik, fasilitas kota, hingga berbagai program prioritas pemerintah.
Dalam pemaparannya, Roem juga mengungkapkan perkembangan aplikasi Lontara+ yang kini telah digunakan sekitar 78 ribu pengguna aktif.
Pemerintah Kota Makassar menargetkan jumlah pengguna meningkat menjadi 500 ribu sesuai peta jalan pengembangan hingga tahun 2029.
Ia menegaskan, Lontara+ tidak hanya dikembangkan sebagai aplikasi layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan digital.
“Ketika masyarakat percaya kepada sistem yang dibangun pemerintah, maka dukungan terhadap program-program pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Trust inilah yang menjadi kunci dalam komunikasi publik dan pelayanan digital,” katanya.
Salah satu implementasi yang telah berjalan melalui Lontara+ adalah integrasi layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Inovasi tersebut bahkan menjadi salah satu pilot project Kementerian PAN-RB dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2026.
Lebih lanjut, Roem menjelaskan bahwa seluruh data layanan publik dan hasil pemantauan media sosial terintegrasi ke dalam dashboard Wali Kota Makassar. Dashboard tersebut menjadi perangkat strategis yang membantu kepala daerah mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data.
Menurutnya, ekosistem digital yang dibangun juga berperan dalam meminimalkan potensi pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah melalui komunikasi publik yang terbuka dan berbasis kepercayaan.
“Pro dan kontra dalam kebijakan adalah hal yang biasa. Tetapi dengan komunikasi yang baik, data yang kuat, dan kepercayaan publik yang terbangun, pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Partisipasi Pemerintah Kota Makassar dalam Forum Komdigi Rakernas XVIII APEKSI 2026 menjadi bukti komitmen daerah tersebut dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta menghadirkan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum ini sekaligus menjadi wadah berbagi praktik terbaik antar pemerintah kota di Indonesia dalam memperkuat ketahanan informasi, meningkatkan kapasitas komunikasi pemerintahan, serta mempercepat transformasi digital menuju pelayanan publik yang lebih efektif dan adaptif.
