JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menyatakan, pemerintah semestinya merekrut sosok yang kompeten, berintegritas, dan punya rekam jejak andal untuk menjadi komisaris perusahaan BUMN.
Menurut dia, pengangkatan asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufi Budi Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posco dan relawan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, Gina Febriyanti Ginting, sebagai komisaris PT Pertamina Retail, tidak mencerminkan itu.
"Publik mengharapkan komisaris memiliki kompetensi yang memadai, rekam jejak yang andal dan integritas yang tinggi. Namun, fakta yang kita jumpai, kriteria tersebut tidak didapati pada kedua orang tersebut," kata Agustinus, Jumat (3/7/2026).
Baca juga: 240 BUMN Sudah Dipangkas hingga Juli 2026
Agutinus menilai, publik justru melihat pengangkatan itu didsari relasi personal dan balas jasa politik untuk memelihara dukungan politik, bukan karena latar belakang para komisaris itu.
"Untuk itu, adalah hal wajar kalau publik bersuara keras dalam era keterbukaan informasi saat ini karena tidak adanya transparansi dan kriteria yang jelas dalam rekrutmen komisaris," katanya.
Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik.
"Narasi yang selama ini dibangun oleh pemerintah akan membangun good corporate governance dimentahkan sendiri dengan fenomena di atas," kata Agustinus.
Baca juga: Ketika Komisaris Kehilangan Makna
Agustinus mengingatkan, apabila pola rekrutmen seperti itu terus berlangsung, BUMN berpotensi tidak memperoleh komisaris yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
"Yang didapatkan sekadar keberadaan komisaris sebagai pemberi legitimasi prosedural formal dan tidak memberikan efek positif bagi perbaikan kinerja dewan Direksi, apalagi kinerja perusahaan," ucapnya.
Menurut Agustinus, kondisi tersebut juga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan di perusahaan pelat merah.
"Dengan kata lain, melemahkan sistem pengawasan pada perusahaan dan merusak budaya meritokrasi," tutur dia.
Baca juga: Komisaris Janggal dan Wujud Inkompetensi Struktural
Agustinus menambahkan, pemerintah memang memiliki hak sebagai pemegang saham mayoritas di BUMN untuk memilih dan mengangkat komisaris.
Namun, kewenangan tersebut seharusnya dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip good corporate governance dan sistem meritokrasi agar mampu meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Proses pengisian komisaris BUMN kembali disorot publik setelah asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris di PT Krakatau Posco.
Sebelum menduduki jabatan strategis ini, Mufli dikenal luas sebagai bagian dari tim pengawal dan asisten yang mendampingi segala aktivitas Raffi Ahmad.
Ada lagi Ginka Febriyanti Ginting yang berusia 27 tahun menjadi komisaris Pertamina. Ginka diketahui merupakan relawan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
