Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Menurutnya, diperlukan langkah intervensi yang tepat disertai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar persoalan tersebut dapat ditangani hingga ke akar masalah.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, tercatat sebanyak 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).
Menurut perempuan yang akrab disapa Rerie itu, data tersebut menjadi alarm serius sehingga tidak boleh berhenti sebatas angka. Ia mendorong pemanfaatan data terkini agar berbagai bentuk intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
"Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran," ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI itu juga mendorong optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa, disertai political will dari seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan data yang akurat, berbagai bantuan seperti Program Indonesia Pintar, beasiswa, hingga penyediaan peralatan pembelajaran jarak jauh dinilai dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
"Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran," tegasnya.
Selain itu, Rerie menilai program pendidikan kesetaraan nonformal seperti Paket A, Paket B, dan Paket C, serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja perlu menjadi prioritas. Menurutnya, lulusan program tersebut harus dibekali kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri maupun kewirausahaan.
Ia menambahkan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 86,34% anak yang mengenyam pendidikan jenjang SLTA, sebanyak 33,21% di antaranya terpaksa putus sekolah akibat persoalan ekonomi dan akses.
"Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan," pungkasnya.
(akn/ega)
