jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan penjelasan mengenai data penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 yang belakangan menjadi perhatian publik.
Kemdiktisaintek menegaskan bahwa informasi mengenai angka sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang mundur dari PTN tidak bisa dipahami sebagai satu data tunggal mengenai peserta yang tidak melakukan daftar ulang.
BACA JUGA: Mahasiswa PTN Bisa Dapat Potongan UKT, Begini Prosedurnya
"Perlu dipahami bahwa terdapat dua indikator yang berbeda dalam proses penerimaan mahasiswa baru," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Jumat (3/7).
Pertama, daya tampung yang tidak terisi, yaitu kursi yang sejak awal memang belum terisi karena tidak terdapat peserta yang memenuhi standar akademik yang ditetapkan perguruan tinggi.
BACA JUGA: Calon Mahasiswa PTN Bisa Ikut Tes Dua Kali
Kedua, peserta yang telah dinyatakan diterima, tetapi tidak melakukan registrasi ulang, yaitu calon mahasiswa yang telah memperoleh kursi, dan pada akhirnya memutuskan tidak melanjutkan proses pendaftaran. Kedua indikator tersebut memiliki penyebab, karakteristik, dan implikasi kebijakan yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan.
Selain itu, perlu ditegaskan bahwa data yang menjadi perhatian publik merupakan hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, bukan 2026.
BACA JUGA: Bos Pembuatan Skripsi Abal-abal Mahasiswa PTN di Surabaya
Adapun proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2026 saat ini masih berlangsung dan belum selesai.
Berdasarkan data resmi Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), angka sekitar 60 ribu yang beredar di ruang publik merupakan akumulasi dari dua komponen tersebut, yaitu 42.315 daya tampung yang tidak terisi dan 17.816 peserta yang diterima, tetapi tidak melakukan registrasi ulang.
Komponen pertama berkaitan dengan daya tampung perguruan tinggi. Pada 2025, total daya tampung yang disediakan melalui jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri mencapai 627.957 kursi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 585.642 peserta dinyatakan diterima, sehingga terdapat 42.315 kursi (6,7 persen) yang tidak terisi.
Kondisi tersebut terjadi karena jumlah peserta yang memenuhi standar akademik ditetapkan perguruan tinggi masih berada di bawah jumlah daya tampung yang tersedia. Perguruan tinggi tetap menerapkan standar mutu dalam proses seleksi sehingga kursi yang belum memenuhi kualifikasi tidak diisi semata-mata untuk memenuhi target daya tampung.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan industri.
Komponen kedua adalah peserta yang telah dinyatakan diterima namun tidak melakukan registrasi ulang. Dari total 585.642 peserta yang diterima pada 2025, sebanyak 567.826 peserta atau 97,2 persen telah melakukan registrasi ulang dan melanjutkan proses menjadi mahasiswa baru. Sementara itu, 17.816 peserta atau sekitar 2,8 persen memutuskan tidak melakukan registrasi ulang.
Berdasarkan analisis Panitia SNPMB, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, antara lain peserta diterima pada program studi yang bukan merupakan pilihan utamanya sehingga memilih mengikuti jalur seleksi lain, peserta yang diterima di perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi kementerian/lembaga lainnya, maupun berbagai pertimbangan pribadi dan keluarga.
Selain itu, terdapat pula peserta yang mendaftar sebagai calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tetapi berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan belum memenuhi persyaratan atau memperoleh skema bantuan parsial sehingga masih memerlukan dukungan biaya hidup dari keluarga selama masa studi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan sebagian peserta untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kemdiktisaintek menegaskan bahwa proses verifikasi KIP Kuliah dilakukan untuk menjaga prinsip ketepatan sasaran sehingga bantuan pemerintah diberikan kepada calon mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga yang paling membutuhkan.
Akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri (PTN) dilaksanakan dengan semangat inklusivitas. Penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa, yang terbagi ke dalam beberapa kelompok, mulai dari UKT Kelompok 0 hingga kelompok tertinggi sesuai kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
Skema tersebut merupakan bentuk subsidi silang, di mana mahasiswa dari keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik turut menopang akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sehingga kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas dapat dinikmati secara lebih merata.
Selain melalui skema UKT berkeadilan, pemerintah juga memberikan berbagai bentuk dukungan pembiayaan, termasuk KIP Kuliah dan program beasiswa lainnya. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di perguruan tinggi negeri berasal dari keluarga kurang mampu, yang difasilitasi melalui berbagai skema bantuan, yaitu:
* 18,6 persen melalui KIP Kuliah;
* 2,7 persen melalui berbagai program beasiswa lainnya;
* 0,2 persen memperoleh UKT Kelompok 0 (Rp0 per semester);
* 1,8 persen memperoleh UKT Kelompok 1 (Rp500.000 per semester); dan
* 5 persen memperoleh UKT Kelompok 2 (Rp650.000–Rp1.000.000 per semester, dengan rata-rata sebesar Rp998.291).
Dengan demikian, informasi yang menyebut terdapat sekitar 60 ribu mahasiswa yang diterima, tetapi tidak melakukan daftar ulang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Sebagian besar angka tersebut merupakan daya tampung yang sejak awal tidak terisi karena perguruan tinggi menjaga standar mutu akademik, sedangkan peserta yang tidak melakukan registrasi ulang hanya berjumlah 17.816 orang atau 2,8 persen.
Sebaliknya, 97,2 persen peserta yang telah dinyatakan diterima justru melakukan registrasi ulang dan melanjutkan pendidikan tinggi, yang menunjukkan bahwa mayoritas calon mahasiswa yang memperoleh kesempatan masuk perguruan tinggi memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik.
Menteri Brian menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas akses pendidikan tinggi dengan tetap menjaga kualitas penyelenggaraannya.
“Pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh semakin banyak putra-putri Indonesia, namun pada saat yang sama kualitas akademik juga harus tetap terjaga. Karena itu, kami terus memperkuat berbagai skema afirmasi, bantuan pendidikan, sistem UKT yang berkeadilan, serta penyempurnaan sistem penerimaan mahasiswa agar semakin inklusif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan bangsa,” tutur Menteri Brian.
Kemdiktisaintek memandang bahwa keputusan melanjutkan pendidikan tinggi merupakan keputusan penting yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kesesuaian minat dan bakat, kesiapan akademik, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga perencanaan masa depan peserta didik. Oleh karena itu, fenomena tersebut perlu dipahami secara utuh agar langkah kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat. (esy/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Mesyia Muhammad
