JAKARTA, DISWAY.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa integritas saja tidak cukup bagi seorang kepala daerah.
Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, para pemimpin daerah juga dituntut mampu menghadirkan inovasi untuk membangun kemandirian fiskal agar roda pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik semakin berkualitas.
Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, serta menghadapi perkembangan media digital yang sangat cepat.
BACA JUGA:Wamenkeu Laporkan Fiskal RI Sehat, Pajak Tumbuh 19,1%, Defisit Baru Capai 0,7%
"Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian," ujarnya, Jumat, 3 Juli 2026.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bima mengingatkan agar kepala daerah tidak mengabaikan integritas dalam setiap pengambilan kebijakan.
Ia berharap para bupati dapat menuntaskan masa jabatannya dengan baik melalui kepemimpinan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
BACA JUGA:Purbaya: Pemerintah Siapkan Tambahan Ruang Fiskal Daerah hingga Rp90 Triliun Tahun 2027
Menurut Bima, integritas juga harus diiringi dengan kemampuan menghadirkan inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kepala daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi daerah melalui berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memetakan karakter-karakter kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik.
Daerah dengan karakter transformer, katanya, mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA:Purbaya Dorong Penguatan Fiskal, Transfer ke Daerah Tahun 2027 Lebih Fleksibel
"Alternatif pendapatan daerah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil diterapkan di berbagai kabupaten," katanya.
Selain itu, Bima mendorong pemerintah kabupaten mendukung Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diinisiasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- 1
- 2
- »
