jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menilai perdebatan politik semestinya diarahkan mengkritisi substansi kebijakan yang berdampak langsung ke rakyat.
Menurut dia, PDI Perjuangan seharusnya bisa mengkritisi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dari sisi warisan kebijakan. Contohnya, sengkarut investasi di Rempang-Galang.
BACA JUGA: Tugas Jokowi Tidak Akan Mudah Jika Ingin PSI Raih Suara Besar pada 2029
Menurutnya, PDIP dan PSI tak perlu saling serang berkaitan simbol yang pada praktik tak menyentuh persoalan mendasar rakyat.
"Sekarang itu perang simbol yang dangkal, sementara persoalan substantif seperti warisan tata kelola yang bermasalah di Rempang-Galang nyaris tidak tersentuh," kata Iskandar dalam keterangannya, Jumat (3/7).
BACA JUGA: Magnet Politik Jokowi Dianggap Pudar, Bakal Sulit Bantu Anak-Anaknya di Perpolitikan
Iskandar mengatakan proyek pembangunan Rempang Eco-City yang digagas era Jokowi menyisakan persoalan serius dalam aspek tata kelola.
Dia melanjutkan proyek tersebut sejak awal dipromosikan sebagai investasi besar senilai Rp 174 triliun dari Xinyi Group dan diklaim bakal membuka puluhan ribu lapangan kerja.
BACA JUGA: IAW Nilai Rempang-Galang Jadi Cermin Kegagalan Kebijakan Jokowi di 4 Dimensi
Namun dalam perkembangannya, kata Iskandar, Ombudsman RI menemukan sejumlah maladministrasi dalam pengembangan kawasan Rempang.
Mulai dari tidak diakuinya keberadaan Kampung Tua secara layak, belum tuntasnya status hukum lahan, percepatan penetapan proyek tanpa persiapan memadai, hingga penanganan penolakan warga yang menimbulkan rasa takut.
"Narasi investasi digembar-gemborkan, sementara fondasi hukum dan sosialnya amburadul," ujar Iskandar.
Dia menilai PDIP semestinya mengarahkan kritik ke warisan era Jokowi ketimbang membahas simbol seperti safari politik.
"Jika PDIP ingin mengkritik Jokowi, kritisilah warisan kebijakannya. Bantu warga Rempang memperjuangkan kepastian hukum, dorong audit BPK, ditindaklanjuti rekomendasi Ombudsman, dan buka dokumen publik agar transparansi terjaga. Itulah kritik yang sehat," ujar Iskandar.
Dia mengatakan PSI di sisi lain tidak hanya membalas kritik berkaitan kebijakan era Jokowi dengan sindiran politik.
Iskandad mengatakan pembelaan terhadap Jokowi dibuktikan melalui data mengenai realisasi investasi, penyelesaian hak masyarakat, serta tindak lanjut rekomendasi Ombudsman.
"Jika PSI benar-benar ingin membela Jokowi, jawablah kritik dengan data dan realisasi. Tunjukkan bahwa investasi berjalan, hak warga telah diselesaikan, dan rekomendasi Ombudsman sudah ditindaklanjuti. Jangan hanya balas dengan sindiran," kata Iskandar.
Dia mengingatkan pemerintahan era Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak mengulangi pola pembangunan yang mengedepankan narasi investasi tanpa didukung kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria.
"Rempang itu peringatan bagi pemerintahan sekarang. Jangan hanya mewarisi proyek, tetapi juga mewarisi ketidakpastian hukum, konflik agraria, dan luka sosial yang belum diselesaikan," tuturnya.
Menurut Iskandar, penyelesaian Rempang harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola investasi nasional dengan mengedepankan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan keadilan bagi masyarakat terdampak.
"Demokrasi tidak membutuhkan perang simbol yang dangkal. Rakyat tidak hidup dari simbol politik, tetapi dari tanah, rumah, pekerjaan, kepastian hukum, dan rasa aman yang diberikan negara," katanya. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Versi IAW, Kasus Rempang Jadi Pelajaran Membenahi Tata Kelola Investasi
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan
