Terkini, Bulukumba — Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menyoroti perbedaan pola pengelolaan sumber daya manusia (SDM) antara birokrasi pemerintahan dan sektor swasta saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah (Musrenbangkom).
Kegiatan tersebut diselenggarakan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPK APDN) Wilayah IV BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Anda Beach Hotel, Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Jumat, 3 Juli 2026.
Musrenbangkom yang dibuka Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Hariyono, mengusung tema “Transformasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Melalui Penjaringan Kebutuhan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.”
Forum tersebut diikuti para Kepala BPSDM Provinsi, BKPSDM Kabupaten/Kota, serta pejabat yang membidangi pengembangan kompetensi aparatur dari wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Kepala BBPK APDN Wilayah IV BPSDM Kemendagri, Sugiarto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Musrenbangkom.
Menurutnya, pengembangan kompetensi aparatur merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Olehnya itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bulukumba bersama jajarannya yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini,” ungkap Sugiarto.
Kualitas ASN Jadi Penentu Keberhasilan Pembangunan
Pada sesi bertajuk “Peta Kebijakan Pengembangan Kompetensi Kabupaten Bulukumba”, Andi Muchtar Ali Yusuf atau yang akrab disapa Andi Utta memaparkan sejumlah kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Menurut Andi Utta, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata bergantung pada besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah. Faktor yang tidak kalah penting adalah kualitas aparatur yang merencanakan, mengelola, dan menjalankan program pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kualitas SDM yang mengelolanya,” tegas Andi Utta.
Ia mengatakan, seorang pemimpin harus memiliki wawasan dan kemampuan yang memadai untuk menentukan arah pembangunan. Namun, visi seorang pemimpin tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan jajaran birokrasi yang mampu menerjemahkannya ke dalam program dan kegiatan yang konkret serta terukur.
Karena itu, ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta memiliki budaya kerja yang kuat.
Andi Utta Bandingkan Pola Kerja ASN dan Swasta
Dalam pemaparannya, Andi Utta turut membandingkan pola pengelolaan SDM di lingkungan birokrasi dengan dunia usaha. Pengalamannya di sektor swasta dinilai memberikan perspektif tersendiri dalam mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintahan.
Menurutnya, terdapat banyak praktik baik di sektor swasta yang dapat diadopsi dalam birokrasi. Di antaranya penetapan target kerja yang jelas, pengukuran kinerja secara objektif, penerapan sistem penghargaan dan sanksi, serta penguatan budaya inovasi.
Pola tersebut dinilai penting untuk membangun birokrasi yang tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas administratif, tetapi juga berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bulukumba, lanjutnya, terus melakukan pembenahan tata kelola kepegawaian. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah penggunaan aplikasi DIKERJA yang mengintegrasikan pengukuran disiplin dan kinerja ASN.
Hasil pengukuran melalui sistem tersebut menjadi salah satu dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kebijakan itu diharapkan dapat memperkuat budaya kerja yang profesional, akuntabel, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Paparkan Transformasi Pembangunan Bulukumba
Selain membahas pengembangan kompetensi aparatur, Andi Utta juga memperkenalkan berbagai capaian pembangunan Kabupaten Bulukumba.
Capaian tersebut antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), transformasi pelayanan publik, pembangunan kawasan perkantoran terpadu, Gedung Pinisi, Gedung Ammatoa, serta Mal Pelayanan Publik.
Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga terus mendorong berbagai inovasi tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi modern yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui forum Musrenbangkom, Pemerintah Kabupaten Bulukumba berharap pengalaman dalam membangun sistem pengembangan kompetensi ASN dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Forum tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.
