Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengapresiasi warga Muhammadiyah yang membiayai 100 persen pembangunan gedung baru Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) secara mandiri sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
"Berdirinya MSUS 100 persen dibiayai oleh Muhammadiyah tanpa pengajuan revitalisasi, ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan," kata Abdul Mu'ti saat menghadiri acara di MSUS, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, kehadiran MSUS merupakan salah satu bentuk komitmen Muhammadiyah dalam menyediakan layanan pendidikan yang unggul dan berkualitas bagi masyarakat.
"Sesuai dengan visi kami yakni pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta dan sesuai dengan Asta Cita Presiden nomor empat," ujarnya.
Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa MSUS akan dikembangkan dengan mengombinasikan kurikulum nasional dan berbagai muatan internasional tanpa meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta.
Baca juga: Kemendikdasmen: Revitalisasi sekolah tingkatkan pendapatan warung
"Ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem yang ada di Indonesia karena memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi siap memasuki global," katanya.
Pada kesempatan itu ia juga menyoroti tantangan dunia pendidikan di tingkat nasional yang masih dihadapkan pada kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Menurut dia, Kemendikdasmen akan terus berupaya mempertahankan kualitas penyelenggara pendidikan yang telah memiliki mutu baik, sekaligus memberikan afirmasi kepada satuan pendidikan yang kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
"Itu menjadi perhatian kami, problem kami di tingkat nasional tidak hanya di Muhammadiyah, termasuk negeri juga masih adanya kesenjangan mutu pendidikan antara satu daerah dengan lainnya," ujarnya.
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen telah membentuk direktorat serta menugaskan staf khusus yang fokus menangani layanan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta sekolah-sekolah yang fasilitasnya masih jauh dari ideal.
"Tahun ini kami prioritaskan sekolah di daerah bencana, 3T, dan sekolah yang rusak berat, sehingga persoalan kesenjangan bisa diatasi secara bertahap," katanya.
Baca juga: Mendikdasmen: Skenario keterlibatan kantin dalam MBG masih disusun
Baca juga: Mendikdasmen: Pendidikan STEM jadi prioritas untuk siapkan SDM unggul
"Berdirinya MSUS 100 persen dibiayai oleh Muhammadiyah tanpa pengajuan revitalisasi, ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan," kata Abdul Mu'ti saat menghadiri acara di MSUS, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, kehadiran MSUS merupakan salah satu bentuk komitmen Muhammadiyah dalam menyediakan layanan pendidikan yang unggul dan berkualitas bagi masyarakat.
"Sesuai dengan visi kami yakni pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta dan sesuai dengan Asta Cita Presiden nomor empat," ujarnya.
Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa MSUS akan dikembangkan dengan mengombinasikan kurikulum nasional dan berbagai muatan internasional tanpa meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta.
Baca juga: Kemendikdasmen: Revitalisasi sekolah tingkatkan pendapatan warung
"Ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem yang ada di Indonesia karena memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi siap memasuki global," katanya.
Pada kesempatan itu ia juga menyoroti tantangan dunia pendidikan di tingkat nasional yang masih dihadapkan pada kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Menurut dia, Kemendikdasmen akan terus berupaya mempertahankan kualitas penyelenggara pendidikan yang telah memiliki mutu baik, sekaligus memberikan afirmasi kepada satuan pendidikan yang kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
"Itu menjadi perhatian kami, problem kami di tingkat nasional tidak hanya di Muhammadiyah, termasuk negeri juga masih adanya kesenjangan mutu pendidikan antara satu daerah dengan lainnya," ujarnya.
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen telah membentuk direktorat serta menugaskan staf khusus yang fokus menangani layanan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta sekolah-sekolah yang fasilitasnya masih jauh dari ideal.
"Tahun ini kami prioritaskan sekolah di daerah bencana, 3T, dan sekolah yang rusak berat, sehingga persoalan kesenjangan bisa diatasi secara bertahap," katanya.
Baca juga: Mendikdasmen: Skenario keterlibatan kantin dalam MBG masih disusun
Baca juga: Mendikdasmen: Pendidikan STEM jadi prioritas untuk siapkan SDM unggul
