jpnn.com, LOMBOK - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyebut partainya siap menghadapi berapa pun besaran parliamentary threshold (PT) yang nantinya ditetapkan melalui kesepakatan politik.
Menurutnya, PPP telah memiliki pengalaman panjang mengikuti pemilu dalam berbagai sistem dan regulasi, sehingga tidak akan terpengaruh oleh perubahan aturan yang berlaku.
BACA JUGA: Info Penting untuk Peminat Kursi CPNS 2026, PPPK dan P3K PW Aman
Pernyataan tersebut disampaikan Mardiono kepada awak media usai menghadiri agenda pelantikan pengurus DPW dan DPC PPP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertema “Merajut Khidmah: Menuju Kejayaan PPP NTB” di Mataram, Sabtu (4/7).
“PPP sudah mengikuti pemilu sebanyak sebelas kali. Kami pernah mengikuti pemilu dengan sistem terbuka, tertutup, ada parliamentary threshold maupun tidak ada parliamentary threshold. Sebagai partai politik, kami harus siap terhadap apa pun keputusan yang menjadi kesepakatan politik,” ujar Mardiono.
BACA JUGA: Dasco Bakal Pimpin Serap Aspirasi ke Parpol Nonparlemen untuk RUU Pemilu
Mardiono menegaskan, PPP tidak akan menjadikan besaran ambang batas sebagai alasan untuk mengendurkan semangat perjuangan politik. Menurutnya, setiap partai harus mampu beradaptasi dengan regulasi yang ditetapkan.
“Mau 0 persen kami siap, mau 4 persen kami juga siap. PPP tidak sendiri dalam sistem demokrasi ini. Apa pun yang sudah disepakati, kami akan siap berjuang,” jelasnya.
BACA JUGA: Soal Ambang Batas Parlemen, Said PDIP: Ideal Sekitar 5,5 Sampai 6 Persen
Meski demikian, Mardiono berpandangan bahwa kebijakan mengenai ambang batas parlemen tetap harus memperhatikan prinsip keadilan demokrasi. Dia menilai demokrasi seharusnya memberikan ruang representasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Tujuan demokrasi adalah mewadahi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan hak demokrasinya. Demokrasi tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Prinsipnya, PPP adalah siap terhadap keputusan apa pun,” tegasnya.
Secara pribadi, Mardiono menilai besaran parliamentary threshold idealnya diturunkan dari angka 4 persen yang berlaku saat ini. Menurutnya, angka 2 hingga 3 persen lebih mencerminkan keseimbangan antara efektivitas sistem kepartaian dan keterwakilan politik.
“Kalau menurut pandangan saya, demi membangun demokrasi yang transparan dan akuntabel, parliamentary threshold sebaiknya diturunkan dari 4 persen, misalnya menjadi 2 atau 3 persen. Tetapi kalau 0 persen juga tidak memungkinkan. InsyaAllah pada prinsipnya PPP siap,” pungkas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mardiono Optimistis PPP Lolos Verifikasi Pemilu & Siap Kawal Program Pemerintah
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
