Surabaya (ANTARA) - Tidak ada kota yang benar-benar berdiri sendiri. Jalan di satu daerah dapat memperlancar distribusi pangan ke daerah lain, sementara inovasi digital dari sebuah kota bisa menginspirasi pelayanan publik di puluhan kota lainnya.
Bahkan, keberhasilan mengelola sampah, meningkatkan pendapatan asli daerah, atau mengurangi kemiskinan di satu wilayah sering kali menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.
Di tengah tekanan fiskal, perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan tuntutan pelayanan publik yang meningkat, pemerintah kota harus bergerak lebih lincah. Kota kini bukan sekadar wilayah administratif, melainkan pusat aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan inovasi.
Karena itu, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Sumatera Utara pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 memiliki makna yang melampaui agenda tahunan organisasi. Forum tersebut memperlihatkan perubahan cara pandang pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Rakernas tidak diposisikan sebagai ruang menyampaikan daftar persoalan kepada pemerintah pusat, melainkan sebagai arena berbagi solusi, memperkuat kolaborasi, sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan berbasis pengalaman nyata di lapangan.
Perubahan paradigma ini patut diapresiasi. Selama bertahun-tahun, hubungan pusat dan daerah kerap dipersepsikan sebagai hubungan yang bersifat satu arah. Daerah menjadi pelaksana kebijakan, sedangkan pusat menjadi perumus utama.
Kini, melalui APEKSI, pemerintah kota mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih setara. Daerah membawa data, pengalaman, inovasi, sekaligus usulan penyempurnaan kebijakan.
Baca juga: APEKSI rumuskan 10 rekomendasi penguatan pemerintah kota
Berbagi kekuatan
Salah satu kekuatan terbesar pemerintah kota sesungguhnya bukan terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada kemampuan berinovasi.
Berbagai kota telah menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak selalu menjadi penghalang lahirnya terobosan. Digitalisasi parkir di Surabaya berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah.
Kota Malang mengembangkan sistem perpajakan elektronik yang mempermudah wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah. Medan menghadirkan inovasi digital untuk optimalisasi pajak, sementara kota-kota lain memiliki berbagai aplikasi pelayanan publik yang terbukti efektif.
Hal yang menarik, inovasi tersebut tidak lagi dipandang sebagai aset eksklusif daerah masing-masing. Semangat yang dibangun APEKSI justru mendorong agar aplikasi, sistem, maupun praktik terbaik dapat dihibahkan kepada kota lain tanpa harus memulai dari nol.
Pendekatan seperti itu jauh lebih efisien dibanding setiap daerah berlomba membuat sistem sendiri dengan biaya besar. Transfer pengetahuan antarkota bukan hanya menghemat anggaran, tetapi juga mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kolaborasi tersebut juga memperlihatkan bahwa kompetisi antardaerah tidak selalu harus menghasilkan pemenang dan pecundang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana keberhasilan satu kota dapat mempercepat kemajuan kota lainnya.
Praktik seperti ini sudah lama berkembang di berbagai negara maju melalui jaringan antarkota yang aktif bertukar pengalaman mengenai transportasi, pengelolaan lingkungan, pelayanan digital, hingga mitigasi perubahan iklim. Indonesia mulai memperlihatkan arah yang sama.
Bahkan, sejumlah inovasi pemerintah kota Indonesia kini mulai menarik perhatian dunia. Ketika kota-kota dari Filipina, Maladewa, maupun Jepang datang untuk mempelajari inovasi daerah di Indonesia, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi sebuah kota, melainkan daya saing bangsa.
Menjembatani kebijakan
Rakernas APEKSI juga memperlihatkan posisi strategis pemerintah kota sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.
Berbagai Program Strategis Nasional hanya akan berhasil apabila diterjemahkan secara tepat di tingkat daerah. Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga transformasi digital membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kota yang memahami karakter wilayah dan kondisi masyarakatnya.
Di sinilah pentingnya rekomendasi yang disusun APEKSI. Rekomendasi mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah, penguatan pendapatan asli daerah, revisi regulasi pemerintahan daerah, hingga percepatan konektivitas infrastruktur menunjukkan bahwa pemerintah kota tidak sekadar meminta dukungan anggaran. Mereka juga menawarkan penyempurnaan kebijakan berdasarkan pengalaman implementasi.
Pendekatan seperti ini penting untuk memperkecil kesenjangan antara perencanaan nasional dan realitas lapangan.
Hal lain yang patut dicatat ialah pelibatan generasi muda melalui forum Youth City Changers. Selama ini pembangunan perkotaan lebih banyak dirancang oleh birokrasi dan kalangan ahli.
Kehadiran anak muda sebagai penyampai aspirasi menghadirkan perspektif baru mengenai ruang publik, pendidikan, kesehatan mental, ekonomi kreatif, hingga transformasi digital.
Baca juga: Pemkot Makassar siap kolaborasi antardaerah perkuat layanan digital
Baca juga: Pemkot Medan ajak peserta APEKSI tanam pohon atasi perubahan iklim
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik. Kota juga harus menjadi ruang yang memberi kesempatan kepada warganya untuk ikut menentukan arah pembangunan.
i pembangunan perkotaan yang inklusif.
Keterlibatan TP PKK dan Dekranasda dalam Rakernas memperluas cakupan pembangunan kota. Isu ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya kini menjadi bagian integral dari pembangunan perkotaan yang inklusif
Menuju kota tangguh
Tantangan perkotaan di masa depan semakin kompleks. Perubahan iklim meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem, sementara urbanisasi mendesak kebutuhan akan perumahan, transportasi, air bersih, dan lapangan kerja. Di tengah tekanan tersebut, ruang fiskal daerah tetap terbatas.
Karena itu, kota tidak cukup hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Kota harus membangun jejaring kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, serta antarpemerintah daerah.
Rakernas APEKSI 2026 memberikan pesan bahwa kolaborasi merupakan modal utama menghadapi tantangan tersebut. Tidak ada satu kota pun yang memiliki seluruh jawaban. Sebaliknya, setiap kota memiliki pengalaman yang dapat menjadi solusi bagi kota lain.
Semangat berbagi inovasi, memperkuat sinergi, dan menyusun rekomendasi berbasis praktik lapangan menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional yang adaptif. Kota-kota yang saling menguatkan akan mempercepat pemerataan pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi, dan memperkokoh ketahanan nasional.
Indonesia sedang menuju visi Indonesia Emas 2045. Jalan menuju cita-cita itu tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan kota-kota menjaga kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.
Dari Medan, Rakernas APEKSI 2026 menegaskan bahwa kedaulatan bangsa dibangun melalui kolaborasi antar-kota yang terus belajar dan melahirkan solusi. Ketika setiap kota tumbuh menjadi simpul inovasi, Indonesia akan memiliki fondasi kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan.
Baca juga: Menko AHY tekankan kolaborasi pusat-daerah bangun kota tangguh
Baca juga: Wali Kota: Indonesia City Expo wadah gali potensi kerja sama strategis
Bahkan, keberhasilan mengelola sampah, meningkatkan pendapatan asli daerah, atau mengurangi kemiskinan di satu wilayah sering kali menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.
Di tengah tekanan fiskal, perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan tuntutan pelayanan publik yang meningkat, pemerintah kota harus bergerak lebih lincah. Kota kini bukan sekadar wilayah administratif, melainkan pusat aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan inovasi.
Karena itu, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Sumatera Utara pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 memiliki makna yang melampaui agenda tahunan organisasi. Forum tersebut memperlihatkan perubahan cara pandang pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Rakernas tidak diposisikan sebagai ruang menyampaikan daftar persoalan kepada pemerintah pusat, melainkan sebagai arena berbagi solusi, memperkuat kolaborasi, sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan berbasis pengalaman nyata di lapangan.
Perubahan paradigma ini patut diapresiasi. Selama bertahun-tahun, hubungan pusat dan daerah kerap dipersepsikan sebagai hubungan yang bersifat satu arah. Daerah menjadi pelaksana kebijakan, sedangkan pusat menjadi perumus utama.
Kini, melalui APEKSI, pemerintah kota mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih setara. Daerah membawa data, pengalaman, inovasi, sekaligus usulan penyempurnaan kebijakan.
Baca juga: APEKSI rumuskan 10 rekomendasi penguatan pemerintah kota
Berbagi kekuatan
Salah satu kekuatan terbesar pemerintah kota sesungguhnya bukan terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada kemampuan berinovasi.
Berbagai kota telah menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak selalu menjadi penghalang lahirnya terobosan. Digitalisasi parkir di Surabaya berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah.
Kota Malang mengembangkan sistem perpajakan elektronik yang mempermudah wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah. Medan menghadirkan inovasi digital untuk optimalisasi pajak, sementara kota-kota lain memiliki berbagai aplikasi pelayanan publik yang terbukti efektif.
Hal yang menarik, inovasi tersebut tidak lagi dipandang sebagai aset eksklusif daerah masing-masing. Semangat yang dibangun APEKSI justru mendorong agar aplikasi, sistem, maupun praktik terbaik dapat dihibahkan kepada kota lain tanpa harus memulai dari nol.
Pendekatan seperti itu jauh lebih efisien dibanding setiap daerah berlomba membuat sistem sendiri dengan biaya besar. Transfer pengetahuan antarkota bukan hanya menghemat anggaran, tetapi juga mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kolaborasi tersebut juga memperlihatkan bahwa kompetisi antardaerah tidak selalu harus menghasilkan pemenang dan pecundang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana keberhasilan satu kota dapat mempercepat kemajuan kota lainnya.
Praktik seperti ini sudah lama berkembang di berbagai negara maju melalui jaringan antarkota yang aktif bertukar pengalaman mengenai transportasi, pengelolaan lingkungan, pelayanan digital, hingga mitigasi perubahan iklim. Indonesia mulai memperlihatkan arah yang sama.
Bahkan, sejumlah inovasi pemerintah kota Indonesia kini mulai menarik perhatian dunia. Ketika kota-kota dari Filipina, Maladewa, maupun Jepang datang untuk mempelajari inovasi daerah di Indonesia, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi sebuah kota, melainkan daya saing bangsa.
Menjembatani kebijakan
Rakernas APEKSI juga memperlihatkan posisi strategis pemerintah kota sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.
Berbagai Program Strategis Nasional hanya akan berhasil apabila diterjemahkan secara tepat di tingkat daerah. Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga transformasi digital membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kota yang memahami karakter wilayah dan kondisi masyarakatnya.
Di sinilah pentingnya rekomendasi yang disusun APEKSI. Rekomendasi mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah, penguatan pendapatan asli daerah, revisi regulasi pemerintahan daerah, hingga percepatan konektivitas infrastruktur menunjukkan bahwa pemerintah kota tidak sekadar meminta dukungan anggaran. Mereka juga menawarkan penyempurnaan kebijakan berdasarkan pengalaman implementasi.
Pendekatan seperti ini penting untuk memperkecil kesenjangan antara perencanaan nasional dan realitas lapangan.
Hal lain yang patut dicatat ialah pelibatan generasi muda melalui forum Youth City Changers. Selama ini pembangunan perkotaan lebih banyak dirancang oleh birokrasi dan kalangan ahli.
Kehadiran anak muda sebagai penyampai aspirasi menghadirkan perspektif baru mengenai ruang publik, pendidikan, kesehatan mental, ekonomi kreatif, hingga transformasi digital.
Baca juga: Pemkot Makassar siap kolaborasi antardaerah perkuat layanan digital
Baca juga: Pemkot Medan ajak peserta APEKSI tanam pohon atasi perubahan iklim
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik. Kota juga harus menjadi ruang yang memberi kesempatan kepada warganya untuk ikut menentukan arah pembangunan.
i pembangunan perkotaan yang inklusif.
Keterlibatan TP PKK dan Dekranasda dalam Rakernas memperluas cakupan pembangunan kota. Isu ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya kini menjadi bagian integral dari pembangunan perkotaan yang inklusif
Menuju kota tangguh
Tantangan perkotaan di masa depan semakin kompleks. Perubahan iklim meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem, sementara urbanisasi mendesak kebutuhan akan perumahan, transportasi, air bersih, dan lapangan kerja. Di tengah tekanan tersebut, ruang fiskal daerah tetap terbatas.
Karena itu, kota tidak cukup hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Kota harus membangun jejaring kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, serta antarpemerintah daerah.
Rakernas APEKSI 2026 memberikan pesan bahwa kolaborasi merupakan modal utama menghadapi tantangan tersebut. Tidak ada satu kota pun yang memiliki seluruh jawaban. Sebaliknya, setiap kota memiliki pengalaman yang dapat menjadi solusi bagi kota lain.
Semangat berbagi inovasi, memperkuat sinergi, dan menyusun rekomendasi berbasis praktik lapangan menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional yang adaptif. Kota-kota yang saling menguatkan akan mempercepat pemerataan pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi, dan memperkokoh ketahanan nasional.
Indonesia sedang menuju visi Indonesia Emas 2045. Jalan menuju cita-cita itu tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan kota-kota menjaga kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.
Dari Medan, Rakernas APEKSI 2026 menegaskan bahwa kedaulatan bangsa dibangun melalui kolaborasi antar-kota yang terus belajar dan melahirkan solusi. Ketika setiap kota tumbuh menjadi simpul inovasi, Indonesia akan memiliki fondasi kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan.
Baca juga: Menko AHY tekankan kolaborasi pusat-daerah bangun kota tangguh
Baca juga: Wali Kota: Indonesia City Expo wadah gali potensi kerja sama strategis
