PLN Siapkan Jalan Menuju PLTS 100 GW, Tantangan Menanti

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Meski digadang-gadang membuka peluang percepatan transisi energi nasional, penentu utama realisasi program tersebut berada pada kepastian pendanaan, jaringan listrik, dan jadwal proyek.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah target quick wins untuk mendukung program PLTS 100 GW.

Dia menjelaskan tahap awal program tersebut akan dimulai melalui pembangunan PLTS berkapasitas 27,4 gigawatt peak (GWp) yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 82,5 gigawatt hour (GWh).

Menurutnya, salah satu fokus utama quick wins tersebut adalah menjalankan fat burning program atau mengeliminasi penggunaan BBM pada sistem kelistrikan besar. 

"Untuk fat burning program ini, PLN menyiapkan pembangunan PLTS berkapasitas 6,9 GWp yang didukung BESS sebesar 15,5 GWh," jelas Darmawan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Minggu (5/7/2026).

Selain itu, PLN menyiapkan pengembangan PLTS sebesar 7 GWp untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan di wilayah Jawa sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Darmawan mengatakan proyek tersebut juga akan ditopang oleh tambahan BESS berkapasitas 28 GWh.

PLN juga mengincar pemanfaatan lahan di waduk-waduk untuk pengembangan PLTS terapung. Perseroan telah mengidentifikasi sekitar 10.000 hektare lahan waduk yang berpotensi digunakan untuk pembangunan PLTS berkapasitas 10,3 GWp dan BESS sebesar 30 GWh.

Program tersebut ditargetkan terealisasi pada 2028 sebagai bagian dari percepatan pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri.

"Karena ini adalah waduk, lahannya sudah tersedia dan kami perlu bekerja sama dengan Kementerian PU dan Kementerian ESDM, sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan cepat," jelasnya.

Lebih lanjut, PLN juga telah memetakan potensi penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masih beroperasi di berbagai daerah. Darmawan mengungkapkan terdapat 741 lokasi PLTD yang masih menggunakan sekitar 800.000 kiloliter BBM setiap tahun.

Langkah tersebut diharapkan dapat menekan konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan sekaligus meningkatkan porsi energi bersih dalam bauran energi nasional.

"Untuk menggantikan ini (PLTD) adalah (pembangunan) PLTS berkapasitas 3,2 GWp ditambah sistem baterai 9 GWh," jelas Darmawan.

Perkembangan Kapasitas PLTS Indonesia

Dia menambahkan bahwa salah satu tantangan utama pembangunan PLTS dengan BESS adalah dari sisi lahan. Berdasarkan kajian PLN, kenaikan harga tanah dari Rp200.000 menjadi Rp600.000 per meter dapat mengerek tarif listrik hingga 3 sen per kilo Watt hour (kWh).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai sejumlah target quick wins yang disiapkan PT PLN (Persero) untuk mendukung pengembangan PLTS terbilang cukup agresif. 

“Rencana-rencana ini kami lihat sebagai komitmen yang harus direalisasikan. Target angkanya cukup besar dan membutuhkan investasi serta pembangunan dalam skala besar,” kata Bisman kepada Bisnis, Minggu (5/7/2026).

Dia menilai pilihan pengembangan PLTS terapung merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat penambahan kapasitas energi bersih nasional. Selain memanfaatkan potensi waduk yang tersedia, pengembangan PLTS terapung juga dapat mempercepat pencapaian target transisi energi Indonesia.

Dari sisi industri pendukung, Bisman melihat Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk mendukung pengembangan PLTS dalam skala besar. Industri panel surya domestik mulai berkembang meski kapasitas produksinya masih terbatas.

Sementara itu, industri baterai dinilai memiliki prospek yang lebih besar karena didukung cadangan nikel nasional yang melimpah.

Menurutnya, sejumlah BUMN memiliki kemampuan dan sumber daya yang dapat disinergikan untuk memperkuat rantai pasok industri energi surya nasional.

“Sebenarnya kita punya BUMN yang mampu dan masing-masing punya sumber daya, yaitu PT LEN Industri, PT Antam, dan PT Timah yang bisa berkolaborasi dan memproduksi panel surya secara ekonomis,” katanya.

Bisman menilai pemerintah perlu memaksimalkan potensi pengembangan PLTS karena teknologi tersebut menawarkan berbagai keunggulan, mulai dari waktu pembangunan yang relatif cepat hingga kontribusinya terhadap pengurangan emisi karbon.

Namun, percepatan pengembangan PLTS harus dibarengi dengan pembenahan regulasi, pemberian insentif investasi, dan kepastian proyek agar menarik bagi investor serta berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Selain aspek ekonomi dan investasi, dia mengingatkan setiap proyek PLTS juga perlu memperhatikan dampak lingkungan dan sosial agar pengembangannya berkelanjutan.

“Pemerintah perlu segera membereskan masalah regulasi, insentif investasi, dan kepastian proyek agar menarik bagi investor dan berjalan sesuai target waktu. Penting juga dalam setiap proyek memperhatikan dampak lingkungan dan sosial,” ujarnya.