JAKARTA, DISWAY.ID - Puluhan perwakilan pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pengelola 65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dibekali pengetahuan teknis, manajerial, serta akses pembiayaan usaha.
“Kegiatan ini untuk memastikan terwujudnya visi misi Presiden Prabowo sekaligus mewujudkan Trisula Pembangunan nasional melalui program Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Andy Artha Donny Oktopura dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (5/7).
Pembekalan perwakilan pengurus KDKMP berlangsung di Ruang Tuna Kantor KKP, Jakarta, pada awal Juli lalu.
BACA JUGA:Ketentuan Penalti Rp100 Juta Dicabut, Peserta Seleksi KDKMP-KNMP Bisa Konfirmasi Ulang
Andy menjelaskan, kehadiran ragam fasilitas perikanan seperti cold storage, pabrik es, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan di lokasi KNMP.
Fasilitas ini diharapkan mendorong desa-desa nelayan menjadi kawasan ekonomi produktif yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem pesisir.
Lewat program prioritas tersebut, sambungnya, pemerintah sekaligus ingin mengurai persoalan kemisikan yang selama mewarnai wajah pesisir Indonesia.
"Aset yang dibangun adalah aset masyarakat untuk bisa dimanfaatkan, dijaga dan dipergunakan sebaik baiknya," katanya.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Sambangi KNMP Leato Selatan, Dorong Nelayan Gorontalo Naik Kelas
Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud menambahkan, KNMP harus menjadi mesin ekonomi bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Ia mencontohkan keberadaan gudang beku sebagai sarana untuk menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan, yang dapat meningkatkan nilai jual.
"Tugas pengurus adalah mengoperasionalkan aset tersebut agar berputar menjadi profit yang menguntungkan seluruh anggota koperasi," ujar Machmud.
Pada acara pembekalan tersebut, KKP menghadirkan seluruh ekosistem pengelolaan KNMP mulai dari para praktisi yang sudah sukses, perbankan (Himbara), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, pengelolaan aset hingga pengawakan SDM pada pembekalan tersebut.
"Kami ingin nelayan bertransformasi menjadi nelayan naik kelas, sebagai pelaku ekonomi riil yang berjiwa kewirausahaan, mandiri, dan berdaya saing tinggi," tutup Machmud.
