REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai keberhasilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) lebih membutuhkan kepastian hukum daripada sekadar insentif perpajakan.
"Financial center dibangun di atas kepercayaan. Insentif pajak memang penting, tetapi tidak pernah cukup. Yang lebih menentukan adalah apakah investor merasa aman menempatkan dan memutar dana jangka panjang di Indonesia," kata Fakhrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (5/7/2026).
Baca Juga
BPS Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Pendataan Pajak
Warga Enggan Ikut Sensus Ekonomi, Kepala BPS Jateng Salahkan Kreator Konten
Ekonom: Vietnam Naik Kelas, PMI Indonesia Turun ke Zona Bahaya
Fakhrul menjelaskan investor global lebih memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak investor, kemudahan arus modal, kualitas regulasi, efisiensi penyelesaian transaksi, serta kedalaman pasar keuangan.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah memprioritaskan penguatan regulasi, kepastian perpajakan, kemudahan berusaha, penyelesaian sengketa yang kredibel, serta pengembangan instrumen keuangan valuta asing. Pemerintah juga dinilai perlu memperdalam pasar obligasi, pasar uang valuta asing, instrumen lindung nilai, serta infrastruktur pasar keuangan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dari sisi pembiayaan pembangunan, Fakhrul menilai PFII dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi proyek strategis nasional, termasuk proyek investasi jangka panjang yang berkaitan dengan Danantara maupun sektor swasta.
Dengan pasar keuangan yang lebih dalam, kata Fakhrul, biaya pendanaan pembangunan dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.
"PFII dapat membantu memperluas basis pembiayaan pembangunan. Namun, kuncinya adalah transparansi, tata kelola, dan mekanisme pasar yang kredibel. Jangan sampai PFII hanya menjadi kanal pembiayaan yang bersifat administratif. Ia harus menjadi pasar yang dipercaya," tuturnya.
