jpnn.com, BANDUNG - Hubungan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan wakilnya, Erwin, tengah menegang. Kerenggangan hubungan itu mencuat setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Erwin.
Erwin mengaku hingga kini belum kembali berkomunikasi dengan Farhan. Menurut Erwin, dirinya sejak dilantik menjadi wakil wali kota tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
BACA JUGA: 14 Saksi Diperiksa Soal Kasus Jual Beli Jabatan di Pemkot Bandung
Erwin mengatakan selama menjabat sebagai wakil wali kota, dirinya tidak pernah diajak membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perubahan anggaran, program kerja, hingga rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bandung.
"Terus terang saja, selama ini saya tidak pernah diajak oleh Wali Kota, mulai dari pembahasan anggaran, perubahan anggaran, APBD, program kerja Kota Bandung, maupun rotasi dan mutasi," katanya di Balai Kota Bandung, Senin (6/7/2026).
BACA JUGA: Kejaksaan Geledah 2 Kantor Dinas, Selidiki Kasus Jual Beli Jabatan Pemkot Bandung
Erwin mengungkapkan soal dirinya terakhir kali bertemu dengan Farhan hanya dalam rapat pimpinan. Namun, dalam forum itu, dia tidak banyak menyampaikan pendapat.
Erwin pun berharap hubungannya dengan Farhan bisa kembali membaik setelah berbagai persoalan yang terjadi selesai. Menurut dia, sinergi antara wali kota dan wakil wali kota penting agar roda pemerintahan berjalan optimal.
"Mudah-mudahan setelah persoalan ini selesai, saya bisa kembali bersinergi dengan Bapak Wali Kota Bandung, bisa berbagi tugas, tetapi tentu semuanya tergantung Bapak Wali Kota," ujarnya.
Meski mengaku tidak dilibatkan dalam sejumlah pembahasan strategis, Erwin menegaskan dirinya tetap siap menjalankan tugas sebagai wakil kepala daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.
"Saya siap menjalankan tugas apa pun karena saya tetap memiliki fungsi sebagai wakil kepala daerah dan melakukan pengawasan," ucapnya.
Akibat tidak pernah diajak membahas program pembangunan, Erwin mengaku tidak mengetahui sejauh mana pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Bandung.
"Kalau berbicara mengenai program-program Kota Bandung, saya memang tidak tahu karena selama ini belum pernah diajak. Sekarang saya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya saja," tuturnya.
Erwin menyebut kondisi tersebut sudah dirasakannya sejak awal menjabat. Menurut dia, sejak dilantik intensitas pertemuannya dengan wali kota sangat minim.
"Sebenarnya sejak dilantik juga saya hanya beberapa kali bertemu. Saya belum pernah benar-benar dilibatkan dalam pembahasan program-program Kota Bandung" ungkapnya.
Dia mengaku ingin memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan janji politik yang disampaikan saat Pilkada.
"Saya juga ingin mengetahui apakah program-program tersebut sudah berjalan sesuai RPJMD dan janji politik kami atau belum. Saya sendiri belum mengetahui. Saya juga ingin mengawal agar seluruh janji politik kepada masyarakat dapat direalisasikan," tuturnya.
Erwin mengaku beberapa kali telah memberikan masukan kepada wali kota. Namun, menurut dia, keputusan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah.
"Sebenarnya sudah beberapa kali. Namun mungkin kewenangannya ada di Pak Wali. Selama ini saya belum pernah diajak bicara program kerja. Jadi saya menjalankan tugas sesuai tupoksi saya saja," katanya.
Dia juga menyinggung tugasnya sebagai Ketua Satgas Yustisi yang kini disebut telah dialihkan kepada Sekretaris Daerah.
Saat masih menjabat ketua satgas, Erwin mengaku aktif menangani berbagai persoalan ketertiban umum, mulai dari penertiban minuman beralkohol ilegal, reklame liar hingga prostitusi.
"Sekarang katanya tugas tersebut sudah diserahkan kepada Sekda sehingga itu bukan lagi tugas saya. Namun apabila ada persoalan, insyaallah saya tetap akan turun membantu menyelesaikannya," ungkapnya.
Menurut Erwin, dirinya juga pernah mengingatkan pentingnya kerja sama antara wali kota dan wakil wali kota dalam menjalankan pemerintahan.
"Saya mengatakan kepada beliau bahwa wali kota dan wakil wali kota harus saling melengkapi seperti suami dan istri. Saya pernah menyampaikan hal tersebut kepada Pak Wali," ucapnya.(mcr27/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
