Batam (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menerapkan digitalisasi penyaluran sembako bersubsidi melalui aplikasi Sitebus Murah untuk pastikan penyaluran bantuan pangan tepat sasaran.
Pelaksana Harian Kepala Disperindag Kota Batam Suhar mengatakan seluruh penerima manfaat program telah terdaftar melalui aplikasi Sitebus Murah yang dapat diakses melalui ponsel pintar maupun dibantu petugas di kelurahan.
"Seluruh penerima manfaat yang hadir telah terdaftar melalui aplikasi Sitebus Murah. Pendataan dilakukan berdasarkan usulan RT/RW, kemudian divalidasi dan disahkan melalui musyawarah kelurahan sehingga penyaluran lebih tepat sasaran," kata Suhar saat dikonfirmasi di Batam, Selasa.
Ia menjelaskan digitalisasi tersebut diterapkan untuk memastikan paket sembako bersubsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus memudahkan proses verifikasi di lapangan.
Program pasar murah bersubsidi tahun 2026 menyediakan sebanyak 25.000 paket sembako yang disalurkan secara bertahap pada 6-14 Juli 2026 di 41 titik yang tersebar di 43 kelurahan.
Pembagian dilakukan pada sembilan kecamatan, yakni Batam Kota, Batu Ampar, Sagulung, Sekupang, Batu Aji, Nongsa, Bengkong, Sei Beduk, dan Lubuk Baja.
Dalam program tersebut, masyarakat cukup membawa KTP asli dan membayar sebesar Rp100 ribu untuk menebus satu paket sembako yang terdiri atas beras 10 kilogram, gula pasir satu kilogram, dan tepung terigu dua kilogram.
Menurut Suhar, nilai pasar paket tersebut mencapai sekitar Rp200 ribu sehingga masyarakat memperoleh penghematan sekitar Rp100 ribu.
"Program ini kami utamakan bagi masyarakat kurang mampu yang paling rentan terhadap dampak kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar dia.
Ia mengatakan pasar murah bersubsidi menjadi salah satu kebijakan Pemkot Batam untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah yang pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,75 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2026 guna menyediakan 25.000 paket sembako bersubsidi,” katanya.
Selain itu, mekanisme penyaluran juga dibuat lebih sederhana dengan membagi lokasi pengambilan di setiap kelurahan, agar antrean masyarakat tidak menumpuk dan proses distribusi lebih cepat.
Pelaksana Harian Kepala Disperindag Kota Batam Suhar mengatakan seluruh penerima manfaat program telah terdaftar melalui aplikasi Sitebus Murah yang dapat diakses melalui ponsel pintar maupun dibantu petugas di kelurahan.
"Seluruh penerima manfaat yang hadir telah terdaftar melalui aplikasi Sitebus Murah. Pendataan dilakukan berdasarkan usulan RT/RW, kemudian divalidasi dan disahkan melalui musyawarah kelurahan sehingga penyaluran lebih tepat sasaran," kata Suhar saat dikonfirmasi di Batam, Selasa.
Ia menjelaskan digitalisasi tersebut diterapkan untuk memastikan paket sembako bersubsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus memudahkan proses verifikasi di lapangan.
Program pasar murah bersubsidi tahun 2026 menyediakan sebanyak 25.000 paket sembako yang disalurkan secara bertahap pada 6-14 Juli 2026 di 41 titik yang tersebar di 43 kelurahan.
Pembagian dilakukan pada sembilan kecamatan, yakni Batam Kota, Batu Ampar, Sagulung, Sekupang, Batu Aji, Nongsa, Bengkong, Sei Beduk, dan Lubuk Baja.
Dalam program tersebut, masyarakat cukup membawa KTP asli dan membayar sebesar Rp100 ribu untuk menebus satu paket sembako yang terdiri atas beras 10 kilogram, gula pasir satu kilogram, dan tepung terigu dua kilogram.
Menurut Suhar, nilai pasar paket tersebut mencapai sekitar Rp200 ribu sehingga masyarakat memperoleh penghematan sekitar Rp100 ribu.
"Program ini kami utamakan bagi masyarakat kurang mampu yang paling rentan terhadap dampak kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar dia.
Ia mengatakan pasar murah bersubsidi menjadi salah satu kebijakan Pemkot Batam untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah yang pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,75 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2026 guna menyediakan 25.000 paket sembako bersubsidi,” katanya.
Selain itu, mekanisme penyaluran juga dibuat lebih sederhana dengan membagi lokasi pengambilan di setiap kelurahan, agar antrean masyarakat tidak menumpuk dan proses distribusi lebih cepat.
