MALANG, KOMPAS.TV - Usai mengisi kuliah umum kebangsaan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal berbagai seruan warga meminta pemerintah mengambil sikap soal ancaman LGBT.
Yusril menegaskan Perpres nomor 111 Tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029 merupakan bagian dari upaya pemerintah mempertahankan keutuhan bangsa dan menjaga nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila.
Ia menyebut Perpres tersebut menjadi komitmen bersama dalam menghadapi berbagai ancaman nonmiliter, sekaligus memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa yang religius.
Karena itu kebijakan yang telah ditetapkan melalui perpres dinilai perlu dijaga sebagai bagian dari pertahanan nasional.
"Ini negara demokrasi orang boleh memperdebatkan hal seperti itu. Tapi kami pemerintah berkeyakinan bahwa masalah LGBT itu kalau dibiarkan berkembang berlarut-larut di negara kita ini, apalagi disahkan keberadaannya, disahkan boleh melakukan perkawinan antar sesama kaum LGBT itu, saya kira hal itu akan merusak sendi-sendi etika kebangsaan kita dan merupakan sebuah ancaman bagi ketahanan nasional kita bersama" Katanya, Selasa (07/07/2026).
Meski mengakui kebijakan tersebut dapat memunculkan perdebatan di ruang akademik maupun politik, Yusril menegaskan fokus pemerintah adalah mencegah penyebarluasan paham yang dinilai dapat mempengaruhi generasi muda, terutama melalui media sosial.
Penulis : KompasTV-Malang
Sumber : Kompas TV
- LGBT
- Menko Yusril
- Unikama
- berita Malang
