Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan dirinya akan menghadiri pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, bukan dalam kapasitas sebagai pimpinan legislatif.
Muzani mengatakan penugasan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono atas permintaan Presiden. Ia menegaskan kehadirannya di Iran merupakan representasi bangsa Indonesia dan pemerintah.
"Saya diminta untuk mewakili bangsa Indonesia dan pemerintah untuk berangkat ke Iran dalam upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Saya ke sana sebagai utusan khusus presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7).
Muzani mengatakan dirinya tidak mendapat penjelasan mengenai alasan Presiden Prabowo menunjuk dirinya sebagai utusan khusus. Namun, ia menilai Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan menentukan pihak yang mewakili Indonesia dalam agenda kenegaraan di luar negeri.
"Saya tidak pernah tanya alasannya. Coba tanya Istana," katanya.
Ia juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei atas nama rakyat Indonesia. Menurut Muzani, jadwal keberangkatannya masih dimatangkan oleh Kementerian Luar Negeri dan diperkirakan bertolak ke Iran pada Rabu (8/7) malam.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan dirinya bersama Ahmad Muzani berencana menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei pada Kamis (9/7).
"Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli, kami berencana hadir. Ini kami masih menunggu jawaban, waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri acara pemakaman tersebut," kata Sugiono.
Sugiono menjelaskan, semula pemerintah telah menyampaikan kepada Iran bahwa Indonesia akan diwakili oleh Duta Besar RI untuk Iran, Rolliansyah Soemirat. Namun, pemerintah kemudian merencanakan kehadiran Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR sebagai delegasi resmi Indonesia.
Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah menyampaikan bahwa Indonesia akan diwakili Duta Besar RI untuk Iran. Namun, pemerintah kemudian memutuskan mengirim Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR sebagai delegasi Indonesia.
Menanggapi keputusan tersebut, anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja menilai kehadiran Menlu dan Ketua MPR sudah tepat. Menurutnya, pengiriman delegasi tingkat tinggi merupakan bentuk penghormatan Indonesia kepada Iran sebagai negara sahabat dan tidak mengubah posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
"Indonesia hadir untuk menunjukkan rasa hormat dan menyampaikan belasungkawa. Ini bukan bentuk keberpihakan terhadap pihak tertentu," kata Abraham.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai mulai terjadi pelunturan terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Menurut Dino, Iran telah berupaya mengundang Indonesia secara resmi, tetapi semula pemerintah hanya berencana mengirim Duta Besar RI untuk Iran.
"Teheran menganggap hal itu sebagai sikap yang menyepelekan undangan ini. Sementara negara lain sama sekali tidak ragu mengirimkan utusan resmi pada tingkat menteri," kata Dino melalui akun Instagram pribadi.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menilai penugasan Ahmad Muzani ke Iran tidak menjadi persoalan apabila dilakukan sebagai utusan Presiden, bukan sebagai Ketua MPR. Menurutnya, Presiden tidak memiliki kewenangan memberikan perintah kepada Ketua MPR karena keduanya merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara.
"Kalau dikirim sebagai kader Partai Gerindra, itu bisa. Namun, kalau dikirim dan bertindak sebagai Ketua MPR, lain. Tidak ada prosedur kemudian presiden memerintahkan MPR," kata Bambang di Gedung DPR, Selasa (7/7).
