Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memastikan pembangunan infrastruktur di Bener Meriah mengutamakan keselamatan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Tito saat meninjau langsung proyek perbaikan jalan dan jembatan yang terdampak bencana di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi upaya swadaya masyarakat yang sebelumnya bergotong royong membangun Jembatan Enang-Enang demi menjaga mobilitas harian.
Meski demikian, berdasarkan hasil pembahasan bersama tim teknis, kondisi Jembatan Enang-Enang dinilai belum cukup aman, terutama bagi kendaraan berat. Oleh karena itu, pemerintah akan segera memperkuat struktur jembatan tersebut agar dapat dilalui semua kendaraan secara aman.
"Jembatan Enang-Enang ini tetap difungsikan tapi nanti akan diperkuat dan dipelajari strukturnya teknis itu oleh Balai PU (Pekerjaan Umum)," ujar Tito usai meninjau lokasi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Selasa (7/7/2026).
Untuk sementara waktu, Jembatan Enang-Enang hanya diizinkan untuk dilintasi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan. Sementara itu, izin melintas bagi kendaraan bertonase besar masih harus menunggu hasil kajian teknis dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.
Guna memastikan aturan ini dipatuhi, pemerintah daerah setempat akan memasang portal pembatas di sekitar lokasi untuk menghalau kendaraan berat yang nekat melintas.
Tito menjelaskan kebijakan ini merupakan jalan tengah yang paling rasional. Langkah tersebut diambil demi mempertimbangkan kebutuhan darurat mobilitas masyarakat sekaligus menjaga aspek keselamatan yang menjadi prioritas utama.
Pemerintah berupaya agar aktivitas harian warga tidak terganggu, namun di sisi lain tidak ingin mengambil risiko fatal apabila kondisi jembatan belum sepenuhnya dinyatakan kokoh dan aman.
"Kita nggak ingin juga kalau ada kecelakaan kemudian roboh," tegas Tito.
Tito mengaku sangat memahami aspirasi masyarakat yang berharap Jembatan Enang-Enang bisa terus dimanfaatkan. Pasalnya, jembatan ini menjadi urat nadi utama menuju sekolah, pusat aktivitas ekonomi, hingga akses ke berbagai layanan publik.
Jika jalur ini ditutup total dan warga harus memutar melalui rute lain, jarak yang ditempuh akan menjadi jauh lebih panjang dan memicu pembengkakan biaya transportasi sehari-hari.
Dalam peninjauan tersebut, Tito didampingi oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Plt. Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Bener Meriah.
(anl/ega)
