JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez meminta Polri membenahi sistem pengawasan internal, menyusul mencuatnya kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan seorang anggota Polri terhadap istri sirinya.
Menurut Gilang, kasus tersebut menjadi momentum bagi Polri untuk mengubah sistem pengawasan agar tidak hanya bertindak setelah pelanggaran terjadi, tetapi mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
"Pengawasan Polri perlu bertransformasi dari model reaktif menjadi pencegahan berbasis risiko," kata Gilang kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).
Baca juga: Alasan Keluarga Korban Penyiksaan Polisi Tegal Lapor ke Hotman Paris
"Penguatan pengawasan internal bukan bertujuan memperbesar kontrol terhadap anggota Polri, tetapi membangun sistem yang mampu menjaga profesionalisme Polri sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat," sambungnya.
Menurut Gilang, pengawasan terhadap anggota kepolisian selama ini masih didominasi pendekatan berbasis pengaduan atau complaint-based oversight.
Politikus PDI-P itu berpandangan, model penanganan itu memiliki keterbatasan karena baru bekerja setelah masyarakat melapor atau ketika suatu perkara menjadi perhatian publik.
Baca juga: Kronologi Kasus Dugaan KDRT Oknum Polisi di Tegal, Bertahun-tahun Dipendam karena Ancaman, Minta Suntik Mati
Padahal, lanjut Gilang, institusi modern membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi pola perilaku, rekam jejak penugasan, hingga potensi penyimpangan anggota sejak dini.
"Maka Polri perlu melakukan reformasi sistem pengawasan internal melalui pengembangan early warning system terhadap perilaku anggota," tegasnya.
Dia pun menegaskan, setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian, harus diproses secara objektif berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
"Tentunya kasus ini harus diusut tuntas dan pelaku diberikan sanksi tegas bila memang terbukti. Penyiksaan dan penyekapan seperti itu tidak bisa ditoleransi. Justru karena pelaku adalah aparat, hukuman harus semakin berat," tegasnya.
Baca juga: Diduga Siram Air Keras dan Cekoki Istri Sabu, Aiptu N Anggota Polres Tegal Kota Ditangkap
Selain mendorong penegakan hukum, Gilang meminta Polri bersama lembaga terkait memastikan korban memperoleh perlindungan, baik dari sisi hukum, kesehatan fisik dan mental, maupun sosial.
"Ini bukan perkara sepele. Jangan karena merasa pelaku adalah suami korban lantas perilakunya bisa semena-mena," jelas politikus PDI-P itu.
Gilang mengingatkan bahwa Polri juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu pemulihan korban selama proses hukum berlangsung.
"Apa yang dialami korban sangat memilukan. Polri sebagai instansi tempat terduga pelaku bekerja juga punya kewajiban moral untuk memulihkan korban. Proses hukum harus sejalan dengan pendampingan kepada korban," pungkasnya.
Baca juga: Rentetan Kekerasan Polisi Aktif Tegal: Istri Siri Dicekoki Sabu, Digetok Pistol, dan Disiram Air Keras
Diberitakan sebelumnya, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah menahan Aiptu N, anggota Polres Tegal Kota, yang diduga menganiaya istri sirinya.
