Bisnis.com, KARAWANG — Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50, yakni solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit, pada Kamis (9/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta agar pihak-pihak yang berjasa dalam pengembangan B50 diberikan tanda kehormatan.
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi yang telah mengkaji implementasi B50. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina beserta jajarannya yang berperan dalam pengembangan program tersebut.
"Teruskan, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60," kata Prabowo saat memberikan arahan dalam peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Prabowo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama Pertamina, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta pejabat terkait lainnya mendata nama-nama yang dinilai berjasa dalam pengembangan B50.
"Saya minta nama-nama ya Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Menko Ekon, Pak Rosan (CEO Danantara), dan pejabat lain. Saya minta mereka-mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50, saya ingin memberi tanda kehormatan bintang penghargaan kepada mereka," ujar Prabowo.
Baca Juga
- Presiden Prabowo Kaget, Tokoh Dunia Bicarakan Indonesia Karena Tak Naikkan Harga BBM
- Prabowo Beberkan Temuan Cadangan Gas Melimpah dari Andaman hingga Natuna
- Prabowo Resah Indonesia Bisa Luncurkan B50 tapi Sulit Masuk Piala Dunia
Di sisi lain, Prabowo menilai implementasi B50 akan membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Menurutnya, penerapan bahan bakar nabati (BBN) tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi.
"Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori Biodiesel B50," kata Prabowo.
Ia menambahkan, Program Mandatori Biodiesel B50 bukan hanya menjadi capaian teknologi, tetapi juga merupakan wujud pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional.
