JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan surat edaran yang diterbitkan terkait situasi terkini bukan dibuat untuk merespons penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri maupun isu yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Adapun SE yang dimaksud bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 dengan tulisan perihal "Peningkatan Kewaspadaan Menyikapi Perkembangan Situasi" tertanggal 8 Juli 2026 dan beredar di media sosial.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, surat edaran tersebut merupakan pengingat kepada seluruh jaksa agar tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Baca juga: Kejagung Akui Minta TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie, tetapi...
"Terkait itu, surat edaran itu lebih kepada untuk menjaga integritas, menjaga hubungan baik dalam penegakan hukum itu, lebih kepada itu," kata Anang saat dihubungi, Kamis (9/7/2026).
Anang menjelaskan, frasa "situasi terkini" dalam surat edaran dimaksudkan sebagai pengingat agar para jaksa meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tantangan dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.
"Situasi terkini itu maksudnya kita mengingatkan, upayanya untuk jadi jaksa yang baik, hati-hati. Penegak hukum itu pastikan godaannya banyak. Situasi kayak begini kita menjaga kondisi, waspada," ujar dia.
Menurut Anang, kewaspadaan yang dimaksud bukan karena adanya perkara tertentu, melainkan agar seluruh insan Adhyaksa tetap menjaga integritas di tengah berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).
Baca juga: Kejagung Tegaskan Tetap Dukung Penegakan Hukum Usai Penggeledahan Polri di 12 Lokasi
Anang membantah anggapan bahwa surat edaran tersebut berkaitan dengan penggeledahan yang belakangan ramai diberitakan dan dikaitkan dengan Jampidsus.
"Enggak, secara umum aja, secara umum aja kita ini," tegas dia.
Anang juga menjelaskan, penerbitan surat edaran maupun pengarahan kepada jajaran merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pimpinan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari pengawasan melekat (waskat).
Ia mengatakan, pimpinan biasanya menggelar pengarahan secara berkala, bahkan setiap dua pekan, untuk mengingatkan jajaran agar tetap bekerja secara profesional.
Baca juga: Kejagung Buka Suara Usai Penggeledahan Polri dan Rumah Jampidsus Dijaga TNI
"Surat edaran itu memang rutin kepada rutinitas waskat pimpinan terhadap AGHT yang berlaku. Biasanya hampir tiap bulan itu ada, sebulan bisa dua minggu sekali. Sering dilaksanakan," ujar Anang.
Selain itu, Anang juga membantah kabar yang menyebut Kejaksaan Agung akan menggelar rapat melalui Zoom untuk membahas isu yang tengah berkembang.
Menurut dia, rencana pengarahan secara virtual akhirnya dibatalkan lantaran muncul berbagai spekulasi yang dinilai berpotensi menimbulkan fitnah.
"Zoom? Enggak ada. Enggak ada Zoom apa pun. Karena apa? Karena baru mau Zoom itu mau mengarahkan supaya bekerja hati-hati baik, rencananya begitu. Sudah beredar seolah-olah Zoom-nya mau ngarah ke mana-mana, untuk inilah, itulah, makanya dibatalkan daripada jadi fitnah," ungkap Anang.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
