Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar menetapkan 169,19 hektare lahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya melindungi lahan pertanian produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan kota yang berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menandatangani Berita Acara Penetapan LP2B dalam Rapat Finalisasi Penetapan LP2B Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (9/7/2026).
Aliyah hadir mewakili Pemerintah Kota Makassar dalam forum yang mempertemukan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Berdasarkan hasil finalisasi, Kota Makassar menetapkan LP2B seluas 169,19 hektare. Lahan tersebut akan menjadi kawasan pertanian pangan yang dilindungi dari ancaman alih fungsi.
Penetapan LP2B juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah perkembangan pembangunan perkotaan yang terus berlangsung.
Selain itu, kawasan LP2B akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan tata ruang, baik melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Aliyah menegaskan, perlindungan lahan pertanian tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan kawasan produktif. Kebijakan tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan pangan bagi masyarakat.
“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bukan hanya tentang menjaga lahan, tetapi juga memastikan keberlangsungan ketahanan pangan bagi generasi sekarang dan mendatang,” ujar Aliyah.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung kebijakan ini melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mengintegrasikan penetapan LP2B ke dalam perencanaan tata ruang agar pembangunan kota tetap berjalan selaras dengan upaya menjaga lahan produktif,” katanya.
Rapat finalisasi tersebut dipimpin Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Dalam arahannya, Nusron menekankan pentingnya percepatan penetapan LP2B di seluruh daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kawasan pertanian yang wajib dilindungi.
Forum tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar kawasan LP2B memiliki kepastian dalam dokumen perencanaan tata ruang.
Turut hadir Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan.
Hadir pula para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
Melalui penetapan 169,19 hektare LP2B tersebut, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan perlindungan lahan pertanian.
Kebijakan itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, memberikan kepastian terhadap kawasan pertanian produktif, serta memastikan pembangunan Makassar berjalan sejalan dengan prinsip tata ruang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
