HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid (NH) menyambut positif peluncuran program biodiesel B50 yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan implementasi BBM jenis baru biodiesel B50 ini di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis, 9 Juli 2026.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara melalui peningkatan nilai tambah CPO.
Dari sisi fiskal, kebijakan ini berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun 2026, meningkat dari target awal program B40 yang sebesar Rp140 triliun.
Bahkan, dalam peluncuran resminya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan total potensi penghematan dari kebijakan ini bisa mencapai Rp 170 triliun.
Kebijakan B50 juga ditargetkan mampu menekan impor solar hingga sekitar 4 juta kiloliter per tahun.
Dasar hukum pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel B50 adalah Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati serta Kepmen ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 Tahun 2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50 persen dalam minyak solar.
Menurut NH implementasi B50 yang digagas Kementerian ESDM merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri kelapa sawit Indonesia.
Nurdin Halid menilai kebijakan peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri.
“Peluncuran B50 merupakan tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi potensi biodiesel berbasis sawit,” kata Nurdin Halid, Kamis 9 Juli 2026.
Menurut Nurdin Halid, penerapan biodiesel B50 membawa dampak transformatif yang besar bagi Indonesia. Seperti penghematan devisa hingga Rp170 triliun dan penghematan dana APBN untuk subsidi BBM sebesar Rp48 triliun.
Kemudian, NH menjelaskan bahwa dampak lainnya juga pada peningkatan nilai tambah minyak sawit atau CPO hingga Rp23,49 triliun sehingga mampu menyerap 2,1 juta tenaga kerja, menekan emisi gas CO2 sebesar 44,46 juta ton, dan menyerap hingga 17 juta ton crude palm oil (CPO) untuk melindungi harga petani sawit.
Ia mengatakan, sebagai produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Melalui program B50, industri sawit nasional tidak hanya menjadi penopang ekspor, tetapi juga berperan strategis dalam memenuhi kebutuhan energi domestik.
Menurut Nurdin, kebijakan tersebut juga akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.
Selain menghemat devisa negara akibat berkurangnya impor solar, implementasi B50 dinilai mampu mendorong pertumbuhan industri hilir sawit, memperkuat investasi, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah sentra perkebunan.
“Ini merupakan bentuk hilirisasi yang nyata. Nilai tambah tidak lagi hanya berasal dari ekspor bahan mentah, tetapi juga dari pemanfaatannya sebagai energi terbarukan yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.
Nurdin juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menerapkan B50 secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan aspek teknis di lapangan.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu distribusi energi kepada masyarakat.
Ia optimistis, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program B50 akan semakin memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mempercepat terwujudnya target swasembada energi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Komisi VI DPR RI tentu akan memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat ketahanan energi, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Yang terpenting, implementasinya harus terus dikawal agar berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Nurdin. (ams)
