Pantau - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menilai penerapan Satu Data Indonesia (SDI) berpotensi menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah melalui peningkatan efisiensi pengelolaan data nasional, sehingga mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia.
Baleg Dorong Percepatan Pengesahan RUU Satu DataMartin Manurung mengatakan pembahasan RUU Satu Data Indonesia telah memasuki tahap yang matang setelah Baleg menyerap berbagai masukan dari pemerintah maupun masyarakat.
Ia mengungkapkan, "Berapa ratus triliun yang akan dihemat oleh negara kita ini, kalau kita selesaikan SDI ini. Jadi, menurut saya, sudah saatnya."
Menurutnya, seluruh substansi pembahasan telah cukup lengkap sehingga RUU tersebut dapat segera diselesaikan.
Ia mengatakan, "Sudah cukup banyak kita mendengarkan berbagai aspirasi, baik itu dari pemerintahan maupun kelompok-kelompok masyarakat. Saya rasa dalam proses abstraksi kita sudah lengkap. Jadi kita bisa selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya."
Martin menilai percepatan pembahasan diperlukan agar pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis berbasis integrasi data nasional.
Integrasi Data Dinilai Dukung Bansos dan Kendali InflasiMartin menyebut sistem Satu Data Indonesia dapat meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial sekaligus mendukung pengendalian inflasi dan stabilitas harga bahan pokok.
Ia mengungkapkan, "Bisa cepat kita selesaikan RUU-nya agar kebijakan-kebijakan dapat segera dilaksanakan, seperti bansos. Dengan adanya SDI ini, kita bisa mengelola inflasi. Harga-harga bahan pokok bisa lebih baik."
Baleg DPR RI sebelumnya menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kamis (9/7) untuk membahas RUU Satu Data Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kemendagri siap mengintegrasikan data kependudukan ke dalam sistem Satu Data Indonesia setelah undang-undang tersebut disahkan.
Ia mengatakan, "Ketika ada undang-undang tentang Satu Data, posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping (tumpang tindih) atau ada ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika Undang-Undang ini nanti diundangkan."
