JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh birokrat, tentara, polisi, dan jaksa untuk mengintrospeksi diri serta membenahi institusi masing-masing. Mereka diminta untuk tidak melawan kehendak rakyat yang menginginkan pembersihan seluruh institusi negara dari tindak pidana korupsi. Penegakan hukum bakal dilakukan tanpa pandang bulu, baik ke instansi negara, badan usaha milik negara, hingga penyelenggaraan program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis.
Peringatan dari Presiden Prabowo Subianto terhadap para penyelenggara negara disampaikan saat meresmikan Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Dalam acara tersebut, Presiden didampingi antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Saat berpidato, Presiden menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui swasembada pangan. Akan tetapi, itu semua perlu dilakukan dengan memberantas tindak pidana korupsi dari seluruh lini penyelenggaraan negara. Sebab, sejak lama korupsi menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa dituntaskan.
Oleh karena itu, Prabowo mengingatkan seluruh birokrat, tentara, polisi, serta jaksa untuk mengintrospeksi diri. Sebab, jabatan dan gelar yang mereka sandang berikut juga fasilitas yang mengikutinya berasal dari rakyat.
“Saya minta introspeksi, terutama para birokrat, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi. Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan, Anda pakai bintang juga, kau juga milik rakyat,” tutur Presiden.
Selain introspeksi, Presiden juga berpesan kepada seluruh aparat baik yang bekerja di pemerintahan maupun penegakan hukum untuk sama-sama berbenah dan memperbaiki diri. Mereka diminta untuk tidak melawan kehendak rakyat yang menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh.
“Saya tidak mau melihat ke belakang, tetapi saya mohon, perbaiki dirimu, mawas diri, jangan melawan kepada rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” kata Prabowo.
Presiden menyadari, upaya untuk membersihkan tata kelola negara bukan hal yang mudah. Setiap langkah yang ia gencarkan sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu disebut menghadapi tantangan dari kelompok tertentu, terutama yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kendati demikian, Prabowo berkomitmen untuk tidak mundur, tetap menegakkan hukum terhadap semua pihak tanpa pandang bulu.
“Saya (akan) hadapi maling-maling koruptor itu, tapi harus sesuai prosedur hukum. Kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan hanya untuk orang kuat saja,” ucapnya.
Presiden menegaskan, pemberantasan korupsi ke depan akan terus digencarkan. Beberapa hari terakhir, ia pun telah menerima laporan hasil pemetaan atas badan usaha milik negara (BUMN) yang selama puluhan tahun menjadi sarang korupsi. Korupsi dimaksud dilakukan dengan membuat sejumlah anak perusahaan hingga total seluruh BUMN mencapai 1.077 perusahaan.
Dari total BUMN itu, pada Juli 2026 lalu pemerintah sudah menutup 240 perusahaan bermasalah. Pada akhir tahun, ditargetkan ada 800 BUMN yang ditutup karena dinilai tidak efisien.
Selain pembersihan BUMN, Presiden juga berkomitmen untuk memberantas korupsi dari penyelenggaraan program-program prioritas, tidak terkecuali Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengaku, mengetahui bahwa ada pihak-pihak yang sengaja menyusup ke penyelenggaraan MBG untuk mengambil keuntungan pribadi. Untuk itu, baik pemerintah maupun penegak hukum diminta untuk memeriksa dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing.
“Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa semua dapur MBG. Laporkan ke Kepala BGN (Badan Gizi Nasional), kalau perlu lapor ke saya,” ujar Prabowo.
Pidato Prabowo yang berisi peringatan terhadap birokrat, tentara, polisi, dan jaksa agar mengintrospeksi diri dan membenahi institusi dari korupsi terjadi di tengah polemik penggeledahan sejumlah lokasi terkait beberapa kasus korupsi oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya selama tiga hari terakhir. Sejumlah kasus korupsi yang tengah diusut diisukan terkait dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Febrie Adriansyah. Sejak Rabu lalu, kediaman Febrie dijaga sejumlah prajurit TNI.
Di tengah polemik itu, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan, menghormati kerja kepolisian yang tengah menggeledah sejumlah tempat terkait beberapa kasus korupsi. Di tengah munculnya kabar penggeledahan yang juga dilakukan di kediaman Febrie, pihak Istana mengedepankan asas praduga tidak bersalah agar penegakan hukum terhindar dari spekulasi.
“Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif,” kata Prasetyo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga meresmikan lima bendungan di beberapa wilayah di Indonesia. Sebanyak lima bendungan itu antara lain Bendungan Meninting di NTB, Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, dan Bentungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh. Selain itu, ada pula Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali.
Kelima bendungan tersebut salah satunya berfungsi untuk mendukung irigasi dengan luas persawahan mencapai 39.540 hektar. Bendungan juga menjadi sarana penyediaan air baku sebanyak 3,6 meter kubik per detik. tak hanya itu, bendungan juga digunakan untuk pengendalian banjir di daerah hilir, serta untuk penyediaan energi.
