JAKARTA, KOMPAS– Penemuan kasus dan deteksi dini menjadi kunci utama dalam eliminasi kusta. Pemerintah pun mendorong agar setiap daerah untuk bisa mendeteksi kasus sedini dan sebanyak mungkin di masyarakat.
Hingga kini, jumlah kasus kusta yang ditemukan di Indonesia masih jauh dari estimasi sebenarnya. Sementara, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah kasus kusta tertinggi di dunia, setelah India dan Brazil.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, estimasi total kasus kusta di Indonesia diperkirakan mencapai 37.000 hingga 40.000 kasus. Namun, kasus yang ditemukan dan dilaporkan baru sekitar 14.000 sampai 15.000 kasus per tahun.
Itu artinya, banyak kasus yang belum ditemukan yang berpotensi menularkan ke masyarakat. Target eliminasi kusta di Indonesia pun sulit untuk dicapai.
“Strategi (eliminasi) cuma satu, temukan sebanyak-banyaknya. Karena begitu (kasus) ditemukan, bisa diobati dan selesai (sembuh),” tuturnya dalam acara Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Padahal, kusta itu cara paling gampang untuk mengeliminasinya adalah dengan temukan sebanyak-banyaknya.
Dalam konferensi tersebut hadir untuk menyampaikan pidato pembuka, yaitu Honorary Chair The Nippon Foundation sekaligus WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Budi menyampaikan, masyarakat diharapkan tidak lagi takut dan memberikan stigma pada orang dengan penyakit kusta. Kusta merupakan penyakit yang bisa diobati dan disembuhkan. Penularannya juga lebih sulit terjadi dibandingkan tuberkulosis. Pencegahan penularan pun bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat pencegahan yakni profilaksis pascapajanan (PEP).
Kewaspadaan perlu ditingkatkan apabila muncul gejala kusta. Itu seperti, muncul bercak putih di kulit yang tidak terasa sakit, rasa lemah atau mati rasa di tungkai kaki, serta timbul lesi pada kulit. Jika gejala tersebut muncul, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan dan curigai sebagai gejala kusta.
Budi menyampaikan, percepatan eliminasi kusta terus didorong dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Indonesia telah menetapkan eliminasi kusta pada 2030. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diharapkan bisa berkomitmen untuk mencapai target tersebut.
Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas juga didorong untuk semakin meningkatkan angka temuan dan deteksi dini kasus kusta. Insentif pun akan diberikan bagi puskesmas yang berhasil menemukan kasus kusta sebanyak mungkin.
“Saya janji, di Hari Kesehatan pada bulan November, Puskesmas yang paling banyak menemukan (kasus), saya kasih hadiah Rp100 juta. Nomor dua sebesar Rp75 juta dan nomor tiga Rp50 juta. Mudah-mudahan gubernur dan walikotanya juga bisa kasih (hadiah) juga,” kata Budi.
Ia menegaskan bahwa daerah dengan angka temuan kusta yang rendah tidak berarti daerah tersebut minim kasus kusta. Pada daerah dengan angka kusta yang minim, sementara endemis kusta, itu justru menandakan banyak kasus yang tersembunyi yang belum ditemukan dan diobati.
“Jadi targetnya cuma satu, strateginya cuma satu, yakni temukan (kasus) sebanyak-banyaknya. Bukan yang paling sedikit. Karena dengan menemukan kasus paling banyak, itu yang bisa diobati dan bisa berhenti penularannya. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa mencapai eliminasi,” tutur Budi.
Berdasarkan data Program Kusta Kementerian Kesehatan per 28 Januari 2026, total kasus kusta yang ditemukan pada 2025 sebanyak 15.188 kasus. Dari jumlah itu, sebesar 38,1 persen terpusat di tiga provinsi, yakni Jawa Timur (2.206 kasus), Jawa Barat (2.118 kasus), dan Jawa Tengah (1.533 kasus)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, setiap pemimpin daerah diharapkan bisa punya komitmen yang kuat untuk menangani masalah kusta di Indonesia. Kemauan politik (political will) dari pimpinan daerah sangat berpengaruh pada keberhasilan eliminasi kusta.
Serial Artikel
Kusta Belum Terkendali
“Kalau semua dari kita bekerja, setiap daerah meningkatkan deteksi kasus, setelah itu di-treatment, kita akan bisa mengatasi (kusta),” katanya.
Tito menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri juga telah menyiapkan program khusus untuk pemberian penghargaan bagi daerah yang berhasil menangani pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pembiayaan daerah. Insentif fiskal yang diberikan sebesar Rp 1 miliar untuk peringkat ketiga sampai Rp 3 miliar untuk peringkat kedua.
Pada putaran kedua penghargaan tersebut, penanganan tuberkulosis dan kusta akan dimasukkan dalam salah satu indikator penilaian. Diharapkan, penghargaan tersebut akan memacu pimpinan daerah dalam penanganan kusta di wilayahnya.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat pengawasan dalam alokasi anggaran di daerah, khususnya anggaran untuk penanganan tuberkulosis dan kusta.
“Jika tidak ada penanganan untuk masalah kusta dan TBC (tuberkulosis). Kita akan kembalikan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Kalau ada, baru kita approve,” kata Tito.
Honorary Chair The Nippon Foundation sekaligus WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa mengatakan, penanganan kusta seperti menggerakan dua kepala. Satu sisi menangani penyakitnya dan sisi lain menangani masalah diskriminasi dan stigma. Kedua hal tersebut mesti diatasi secara bersamaan.
Komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani kusta sangat diperlukan. Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah kasus tertinggi di dunia, setelah India dan Brazil. Karena itu, keberhasilan eliminasi kusta di Indonesia akan berdampak besar bagi capaian eliminasi global.
Sasakawa pun mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang mendorong penemuan kasus di masyarakat. Penemuan kasus secara aktif menjadi kunci dalam upaya pengendalian kusta.
“Peningkatan jumlah kasus yang ditemukan bukan berarti program gagal. Justru itu menunjukkan penemuan kasus aktif berjalan dengan baik. Pendekatan ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mempercepat eliminasi kusta,” tuturnya.
