Pantau - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II menyelenggarakan Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Majapahit, Sidoarjo, pada 8 Juli 2026, dengan mengusung tema "Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global", yang sekaligus menjadi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.
Forum dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, asosiasi profesi, asosiasi dunia usaha, perguruan tinggi, media, serta Wajib Pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II diwakili oleh Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Harian Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Agung Yudha Hadiyanto.
Kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur II, Heru Susilo, yang juga bertindak sebagai Ketua Pelaksanaan Kegiatan.
Perluasan Basis Pajak Jadi Strategi Ketahanan FiskalDalam sambutannya, Agung Yudha Hadiyanto mengungkapkan, "Hari Pajak merupakan momentum memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan seluruh pemangku kepentingan."
Ia menjelaskan bahwa sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.
Menurutnya, perluasan basis pajak menjadi salah satu strategi penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan mampu memperkuat ketahanan fiskal nasional.
Agung juga menyampaikan bahwa pajak tetap menjadi tulang punggung pendapatan negara.
Dalam APBN Tahun 2026, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun atau sekitar 74,7 persen dari total pendapatan negara.
Sementara itu, Kanwil DJP Jawa Timur II memperoleh target penerimaan sebesar Rp36,37 triliun.
Hingga awal Juli 2026, Kanwil DJP Jawa Timur II mencatatkan pertumbuhan penerimaan neto sebesar 25,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian tersebut diharapkan terus meningkat melalui penguatan kepatuhan sukarela dan perluasan basis pajak.
Dialog Bahas Ekonomi Digital dan Layanan PerpajakanDalam sesi dialog, Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jawa Timur II, Agus Saptomo, memaparkan strategi perluasan basis pajak di tengah perkembangan ekonomi digital.
Agus menjelaskan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 mengenai penunjukan marketplace sebagai pihak lain yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Ia menegaskan, "Kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru."
Agus menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan penyederhanaan mekanisme administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian hukum, mendorong kepatuhan sukarela, serta menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha digital dan pelaku usaha konvensional.
Forum juga menghadirkan Hari Purwanto dan Clayren Nathanniel sebagai narasumber dari kalangan pelaku ekonomi digital sekaligus influencer.
Keduanya berbagi pengalaman sebagai Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan di era ekonomi digital.
Dalam sesi dialog, mereka menyampaikan bahwa kemudahan layanan, edukasi, dan pendampingan dari Direktorat Jenderal Pajak membantu mereka memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik.
Pengalaman tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha digital, bahwa kepatuhan perpajakan dapat dibangun melalui kolaborasi, edukasi, dan pelayanan yang semakin mudah serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Sebagai bagian dari Forum Konsultasi Publik, peserta diberikan kesempatan menyampaikan masukan, aspirasi, dan harapan terkait penyelenggaraan layanan perpajakan.
Diskusi berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan mengenai penyederhanaan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas layanan digital, efektivitas sosialisasi kebijakan baru, serta penguatan komunikasi antara DJP dan para pemangku kepentingan.
Seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II.
Melalui forum tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur II berharap sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, asosiasi profesi, media, dan masyarakat semakin kuat guna mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, serta mampu memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.
Forum tersebut juga menjadi wujud komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk terus membuka ruang dialog, membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Informasi perpajakan terkini dapat diakses melalui laman www.pajak.go.id.
