Jakarta, CNBC Indonesia - Jepang menghadapi lonjakan kebangkrutan perusahaan. Bahkan, kebangkrutan saat ini mencapai level tertinggi dalam 12 tahun.
Data Tokyo Shoko Research menunjukkan sebanyak 5.346 perusahaan bangkrut sepanjang semester I-2026. Sekitar 90% di antaranya merupakan usaha kecil yang mempekerjakan kurang dari 10 orang.
Kondisi ini menandai babak baru tekanan terhadap sektor usaha setelah bertahun-tahun ditopang kebijakan moneter dan fiskal yang longgar. "Jumlah kebangkrutan telah meningkat ke level tertinggi pada semester pertama dalam 12 tahun," tulis Tokyo Shoko Research, seperti dikutip NDTV Profit, Jumat (10/7/2026).
Lembaga itu juga mencatat mayoritas perusahaan yang gulung tikar memiliki modal di bawah 10 juta yen. Sehingga lonjakan kebangkrutan kali ini terutama menghantam usaha kecil dan menengah (UKM).
Tekanan paling besar terjadi di sektor jasa yang menyumbang sekitar sepertiga dari total perusahaan bangkrut pada semester I-2026. Restoran, toko makanan, bisnis akomodasi menjadi kelompok yang paling banyak mengalami likuidasi.
Setelah itu, kebangkrutan terbesar kedua melanda sektor konstruksi dan perdagangan. Tukang kayu, tukang cat, tukang ledeng, hingga kontraktor listrik paling terdampak, sedangkan kontraktor besar relatif lebih mampu bertahan.
"Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Jepang. Artinya, tekanan yang dialami dunia usaha bukan hanya persoalan daerah tertentu, melainkan mencerminkan perlambatan yang bersifat nasional," muat laporan tersebut.
Penyebab utama kebangkrutan bukan semata-mata pelemahan nilai tukar yen, melainkan lemahnya penjualan. Tokyo Shoko Research mencatat hampir tiga perempat kasus kebangkrutan pada 2025 hingga semester I-2026 dikategorikan sebagai akibat "penjualan yang buruk".
"Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya daya beli masyarakat dan aktivitas bisnis," tambah laporan.
Jepang yang bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan baku industri harus menghadapi kenaikan biaya akibat pelemahan yen serta konflik di Asia Barat. Pada Juni-Juli 2026, ribuan produk makanan mengalami kenaikan harga karena meningkatnya biaya bahan baku, kemasan, transportasi, dan energi.
Meski upah nominal telah naik lebih dari 3%, pendapatan riil rumah tangga baru mulai membaik pada awal 2026 setelah sebelumnya tergerus inflasi sepanjang 2025.Akibatnya, masyarakat tetap menahan belanja, terutama untuk kebutuhan non primer seperti makan di restoran dan bepergian.
Pengeluaran rumah tangga riil bahkan tercatat turun selama enam bulan berturut-turut hingga Mei 2026. Ini membuat pendapatan banyak UKM terus tertekan.
Di sisi lain, pelemahan yen dinilai lebih banyak menjadi pemicu tidak langsung dibanding penyebab utama kebangkrutan. Mekanismenya dimulai dari kenaikan biaya impor yang mendorong harga barang naik, melemahkan permintaan konsumen, menekan pendapatan perusahaan, hingga akhirnya berujung pada kebangkrutan yang tercatat sebagai akibat lemahnya penjualan.
Selain itu, kekurangan tenaga kerja turut memperburuk situasi. Pada semester I-2026 tercatat 237 kasus kebangkrutan yang berkaitan dengan persoalan tenaga kerja, mulai dari sulitnya merekrut pekerja hingga meningkatnya biaya upah.
Perusahaan kecil kesulitan bersaing dengan perusahaan besar dalam menarik tenaga kerja, terutama di sektor konstruksi yang sangat bergantung pada pekerja terampil.
Lonjakan kebangkrutan ini menjadi gambaran beratnya masa transisi ekonomi Jepang dari era deflasi dan suku bunga ultra-rendah menuju periode inflasi, kenaikan upah, dan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan besar masih mampu beradaptasi, namun ribuan UKM justru harus berjuang keras untuk bertahan di tengah perubahan lanskap ekonomi tersebut.
(tfa/sef) Add as a preferred
source on Google
