jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan sekitar 400 perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri.
Pemerintah menyatakan seluruh pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar memastikan tidak terjadi kebakaran di wilayah konsesinya melalui langkah pencegahan dan mitigasi secara konsisten.
BACA JUGA: Cegah Karhutla Sejak Dini, Polres OKU Timur Memperkuat Sinergi Lintas Sektor
Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan bahwa pencegahan menjadi kunci utama dalam pengendalian karhutla.
Oleh karena itu, seluruh perusahaan diminta memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan langkah mitigasi dilakukan secara konsisten agar tidak terdapat titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran.
BACA JUGA: Bertemu Raja Charles III, Menteri Jumhur Sampaikan Salam dari Presiden Prabowo
"Kami ingin memastikan bahwa di wilayah konsesi mereka tidak boleh ada kebakaran. Tidak boleh ada titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran, dan mitigasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara," kata Menteri Jumhur.
Dia menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekosistem Gambut, dengan tema “Pencegahan Kebakaran Gambut Menghadapi El Niño 2026” di Jakarta, Jumat (10/7).
BACA JUGA: Petugas Gabungan Gerak Cepat Padamkam Karhutla di Muara Enim, Cegah Kobaran Api Meluas
Menurut Jumhur, salah satu strategi utama yang ditekankan KLH/BPLH adalah memperkuat tata kelola air gambut melalui pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal (canal blocking) untuk menjaga tinggi muka air tanah.
Upaya pembasahan kembali (rewetting) menjadi langkah penting untuk mempertahankan ekosistem gambut tetap basah, tidak mudah terbakar, serta lebih tangguh menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan ekosistem gambut sebagai salah satu benteng utama pencegahan karhutla.
Hingga saat ini, pada areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola oleh 314 perusahaan, telah terbangun sebanyak 34.989 unit sekat kanal.
Sementara itu, di kawasan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga telah dibangun 8.857 unit sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan sekitar 17.394 unit untuk memperkuat fungsi hidrologi gambut secara menyeluruh.
"Perusahaan juga kami minta ikut bertanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembasahan kembali lahan gambut di sekitar wilayah konsesinya," ujarnya.
Dia menambahkan pencegahan tidak berhenti pada batas administrasi konsesi, tetapi harus dilakukan bersama dalam satu bentang ekosistem.
Ke depan, lanjut Menteri Jumhur, hubungan pemerintah dan perusahaan tidak boleh berhenti pada pola perintah dan pelaporan.
"Kita harus membangun kolaborasi lanskap. Pemerintah memiliki mandat regulasi dan pengawasan. Perusahaan memiliki sumber daya, teknologi, dan infrastruktur," ungkapnya.
Masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan kehadiran harian di lapangan. Jika ketiganya bergerak sendiri-sendiri, pencegahan akan lemah. Namun, jika ketiganya bergerak bersama, maka dapat membangun sistem pencegahan kuat.
Jumhur juga mengusulkan gerakan penanaman kembali secara nasional dengan sasaran ambisius sekitar dua miliar pohon.
Seluruh unsur masyarakat, termasuk lembaga pemerintah, dunia usaha, korporasi, masyarakat lokal, organisasi sosial, dan kelompok keagamaan, diharapkan terlibat.
Inisiatif tersebut tidak hanya diposisikan sebagai program pemerintah, tetapi sebuah gerakan bersama. Penanaman pohon diarahkan ke kawasan terdegradasi dan rawan kebakaran, termasuk wilayah yang pemulihan ekologisnya dapat membantu mengurangi risiko kebakaran pada masa mendatang.
Pelibatan organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat dimaksudkan untuk memperluas partisipasi publik serta menjadikan pemulihan lingkungan sebagai tanggung jawab sosial bersama.
Komitmen tersebut mendapat dukungan dari pelaku usaha.Deputy Director of Corporate Affairs Asia Pulp & Paper (APP) Iwan Setiawan menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan karhutla, khususnya dalam menjaga ekosistem gambut.
Forum seperti ini sangat penting bagi pelaku usaha yang mengelola areal gambut untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.
"Kami berkomitmen mendukung pencegahan karhutla melalui water sharing dan restorasi fungsi hidrologis ekosistem gambut di kawasan penyangga bersama para pemangku kepentingan," ungkap Iwan.
Dukungan serupa disampaikan Department Head Water Management PT TH Indo Plantation (THIP) Eko Hariyono.
Dia nengapresiasi terselenggaranya forum ini sebagai wadah untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya berkomitmen terus berupaya mencegah karhutla serta mengelola dan melindungi ekosistem gambut. "Khusunya di kawasan sekitar wilayah operasional perusahaan," katanya.
Selain memperkuat langkah pencegahan, KLH/BPLH terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha melalui pemantauan kondisi hidrologi gambut, evaluasi kepatuhan perusahaan, serta optimalisasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).
Hingga saat ini, 413 perusahaan telah melakukan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut, 379 perusahaan berada dalam pengawasan PROPER, dan 319 perusahaan telah memiliki dokumen pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan gambut secara berkelanjutan. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad
