jpnn.com, JAKARTA - Kepala Program Studi Kriminologi Institut Andi Sapada, Tegar Bimantoro menanggapi insiden ledakan di Kawasan Dadaha, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu (12/7/2026) pagi.
Tegar menduga pelaku ledakan adalah seorang mantan narapidana kasus terorisme (eksnapiter) berinisial A bermula setelah terjadi perselisihan di antara sesama pedagang kaki lima (PKL).
BACA JUGA: Ledakan di Purwakarta, 5 Bangunan-1 Masjid Hancur, Satu Orang Tewas
Tegar menilai aksi nekat terduga pelaku yang masih memiliki dan menggunakan amunisi aktif menjadi bukti nyata adanya celah dalam sistem pengawasan pemerintah.
Celah Pengawasan dan Validasi Data Eksnapiter
BACA JUGA: Korban Jiwa Ledakan KMP Aceh Hebat 2 Bertambah Jadi 3 Orang, Taruna M. Zulfikar Meninggal Dunia
Tegar menegaskan insiden ini melempar sejumlah pertanyaan krusial yang harus segera dijawab oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait.
"Pertanyaan mendasar yang harus digali saat ini adalah: dari mana tersangka mendapatkan amunisi tersebut? Mengapa bisa terjadi kelalaian dalam pemantauan?" ujar Tegar.
BACA JUGA: Korban Ledakan Galian Fatmawati Terluka Parah di Wajah, Terpaksa Jalani Operasi Plastik
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemetaan ulang (mapping) guna mendeteksi berapa banyak eksnapiter di luar sana yang masih memiliki kemampuan taktis dan akses terhadap bahan peledak seperti terduga pelaku berinisial A.
Masalah Labor Mismatch dan Minimnya Anggaran Pemantauan
Selain faktor keamanan, Tegar juga menyoroti akar masalah sosial-ekonomi yang memicu gesekan di lapangan.
Menurutnya, insiden rebutan lapak ini terjadi karena kurangnya kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi integrasi pekerjaan bagi para mantan narapidana.
Program pemulihan yang ada dinilai belum terkoneksi dengan baik dengan realitas kebutuhan pasar kerja.
Sebagai solusi, Tegar mendorong pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Densus 88 Antiteror untuk melahirkan regulasi baru yang inovatif.
"Pemerintah harus memikirkan sebuah terobosan untuk mengatasi labor mismatch (ketidaksesuaian tenaga kerja) bagi para eksnapiter. Regulasi baru ini harus mampu menampung dan mengarahkan mereka ke sektor ekonomi yang tepat agar tidak perlu berebut lahan pekerjaan di jalanan seperti yang terjadi saat ini," ujar Tegar, yang saat ini juga tengah meneliti fenomena tersebut dalam disertasinya.
Namun, Tegar mengingatkan terobosan dan rasa aman tidak datang secara cuma-cuma. Pemerintah harus realistis mengenai anggaran.
"Melakukan pemantauan terhadap ribuan eksnapiter di seluruh Indonesia dengan anggaran yang minimalis adalah hal yang mustahil. Jika pemerintah ingin menciptakan keadaan yang benar-benar aman, maka investasi dan nilai anggaran yang dikeluarkan untuk pengawasan serta pembinaan juga harus besar," pungkas Tegar.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP I Made Purwantara mengatakan penyelidikan masih berlangsung dan pihaknya melibatkan sejumlah instansi agar proses olah TKP berjalan maksimal.
"Hasil sementara kami masih melakukan penyelidikan, kami dibantu pihak BPBD dan Damkar. Kami juga berkoordinasi dengan Tim Gegana Polda Jabar untuk olah TKP. Penyelidikan masih berlanjut karena kami mencari penerangan,” kata Made, Senin (13/7/2026).
Selain memeriksa area ledakan, petugas juga mendokumentasikan posisi terakhir korban sebelum akhirnya dievakuasi ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk menjalani visum dan autopsi.
Hingga kini, kepolisian belum dapat memastikan jenis luka yang dialami korban karena masih menunggu hasil pemeriksaan medis.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
