jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dengan menyusun berbagai langkah strategis, mulai dari perencanaan tahapan, skema pembiayaan, hingga peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Kurnia Ramadhana mengatakan persiapan haji 2027 dimulai lebih awal agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.
BACA JUGA: Saudi Buka Pembayaran Layanan Haji 2027, Kemenhaj Ajukan Pencairan Rp 4 Triliun
Hal itu dia katakan dalam agenda Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/7).
“Mencakup penyusunan timeline tahapan yang mengikuti jadwal pemerintah Arab Saudi, serta penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah kami serahkan kepada DPR RI,” ujar Kurnia.
BACA JUGA: Fase Mina Berakhir, Menhaj Siapkan Haji 2027
Kurnia menjelaskan untuk skema pembiayaan haji, pemerintah tetap mengusulkan komposisi pendanaan sebesar 60 persen dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan 40 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah.
Ini demi meringankan beban jemaah calon haji dalam membayar BPIH.
BACA JUGA: Alhamdulillah, 184.322 Jemaah Haji dan Petugas Sudah Kembali ke Tanah Air
“Meringankan beban riil jemaah sekaligus mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi,” kata dia.
Selain itu, pemerintah pun mempercepat penyelesaian sejumlah isu strategis demi menyiapkan penyelenggaraan haji 2027 yang lebih baik.
Di antaranya melalui perencanaan berdasarkan asumsi kuota, penguatan pemeriksaan istithaah kesehatan, penyusunan skema pendanaan kekurangan biaya penerbangan.
Lalu, percepatan negosiasi layanan dengan perusahaan penyedia layanan haji (syarikah), hingga percepatan pengalihan aset Barang Milik Negara (BMN) yang mendukung penyelenggaraan haji.
Menurut dia, pemerintah akan memperketat pemeriksaan kelayakan kesehatan (istithaah) bagi calon jemaah untuk menekan angka kesakitan dan kematian selama berada di Tanah Suci.
Pelatihan bagi petugas haji di tingkat pusat ataupun daerah juga akan diperkuat agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal.
“Pemeriksaan kelayakan kesehatan jemaah (istithaah) akan diperketat guna menekan angka kesakitan dan kematian jemaah di Tanah Suci,” tuturnya.
Pemerintah pun berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan di Arab Saudi, menyempurnakan tata kelola penyembelihan hewan dam, serta meningkatkan kualitas layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi jemaah.
Kurnia menegaskan pembenahan tata kelola layanan di Mina akan terus dilakukan dengan memastikan penggunaan kuota haji sesuai ketentuan serta menjalankan proses pengadaan layanan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” tambah Kurnia. (dit/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panasonic Perkenalkan Kamera Compact dan Lensa LUMIX di PRJ 2026
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
