REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna menegaskan kepastian regulasi pertanahan menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan sektor properti sekaligus menjaga iklim investasi di Jawa Barat. Menurut dia, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha harus terus diperkuat agar berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan berkeadilan.
Pradi mengatakan sektor properti memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha lainnya. Karena itu, regulasi yang memberikan kepastian hukum menjadi kebutuhan mendasar bagi para pengembang maupun masyarakat.
"Persoalan pertanahan tidak boleh dipandang sebagai hambatan pembangunan. Justru harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi sehingga lahir kepastian hukum yang mampu memberikan rasa aman bagi investor sekaligus melindungi kepentingan masyarakat," ujar Pradi saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Realestat Indonesia (REI) Jawa Barat di Bandung, Rabu (15/7/26).
Pradi mengatalan tema Rakerda DPD REI Jawa Barat yang mengangkat tantangan regulasi pertanahan sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dinamika perizinan, kesesuaian pemanfaatan ruang, hingga proses sertifikasi tanah memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proses pembangunan dapat berjalan efektif.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menilai DPRD Jawa Barat siap mendorong hadirnya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan investasi, tanpa mengabaikan prinsip tata ruang yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan kawasan permukiman dapat berlangsung secara tertib, berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas.
Pradi berharap Rakerda DPD REI Jawa Barat menghasilkan berbagai rekomendasi yang aplikatif untuk menjawab tantangan sektor properti. "Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha akan menjadi fondasi dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mendukung pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan," katanya.
