JAKARTA, DISWAY.ID – Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyoroti polemik yang berkembang dalam penanganan kasus mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah strategis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan mencegah munculnya polarisasi di tengah masyarakat.
"Sejak beberapa hari terakhir berkembang asumsi-asumsi liar yang meracuni kognisi rakyat Indonesia. Berbagai teori bermunculan hingga menyeret banyak institusi negara. Racun itu tidak bisa dilawan hanya dengan bantahan atau siaran pers, tetapi dengan menghadirkan figur-figur yang masih dipercaya publik," kata Gus Lilur, yang merupakan penulis buku berjudul Prabowo untuk Indonesia Raya, Kamis, 16 Juli 2026.
BACA JUGA:Harta Kekayaan Kuntadi Kepala BPA Diusulkan Jampidsus Baru Pengganti Febrie Adriansyah
Pria yang akrab disapa Gus Lilur menyebut, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, mengusulkan Presiden Prabowo Subianto memperkuat tata kelola penegakan hukum sesuai dengan koridornya.
Dalam hal ini, Ia memberikan contoh. Salah satunya, yakni Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
"Satgas PKH perlu diperkuat, bukan dibubarkan. Kepemimpinannya sebaiknya berada di bawah Menko Polkam agar koordinasi lintas lembaga semakin kuat dan mampu menjawab tantangan yang muncul pasca kasus yang menyeret mantan Ketua Pelaksana Satgas PKH," imbuh Gus Lilur.
BACA JUGA:Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Disebut Hubungi Tokoh Pergerakan, Kejagung Ogah Komentar
Selain itu, Gus Lilur mengusulkan Mahfud MD mengisi jabatan Menko Polkam, didampingi Busyro Muqoddas sebagai Wakil Menko Polkam.
Menurutnya, Mahfud MD memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola aparat penegak hukum, sedangkan Busyro Muqoddas dikenal sebagai figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam pemberantasan korupsi.
Gus Lilur menilai duet tersebut dapat memperkuat koordinasi pemberantasan korupsi sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
BACA JUGA:Yuenchi Arwindi Buat Laporan Polisi Usai Diisukan Terseret Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Di sisi lain, ia mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak terjebak dalam persepsi berpihak kepada kelompok atau institusi tertentu. Sebab, kepala negara harus tampil sebagai pemimpin yang berdiri di atas semua kepentingan politik dan seluruh fraksi.
"Presiden harus hadir menjadi solusi atas berbagai faksi, bukan menjadi bagian darinya. Prabowo harus berdiri di atas semua kepentingan dan merangkul seluruh elemen bangsa agar tidak muncul polarisasi baru yang merugikan Indonesia," jelasnya.
