Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menempatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN sebagai kementerian/lembaga dengan nilai tertinggi dalam Penilaian HAM 2025 pada aspek pemenuhan hak atas kesehatan dengan skor 74,3.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah saat memaparkan hasil Penilaian HAM Tahun 2025 secara daring di Jakarta, Senin, mengatakan Kemendukbangga memperoleh nilai akhir 74,3 atau masuk kategori tinggi berdasarkan gabungan hasil survei publik sebesar 80,1 dan expert judgment sebesar 65,6.
"Ini satu-satunya yang tinggi dalam penilaian terhadap tujuh kementerian/lembaga," kata Anis.
Komnas HAM menilai capaian tersebut didukung transformasi paradigma pembangunan kependudukan dan keluarga yang tidak lagi berorientasi pada pengendalian semata, melainkan pemberdayaan berbasis hak asasi manusia.
Selain itu, Kemendukbangga dinilai telah menjalankan berbagai program promotif dan preventif melalui edukasi, penyuluhan, penguatan kapasitas masyarakat serta penyediaan informasi layanan kontrasepsi melalui fasilitas kesehatan dan sistem pendataan keluarga.
Namun, Komnas HAM mencatat sejumlah tantangan yang masih perlu diperbaiki, di antaranya kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik kelompok rentan, belum meratanya dukungan layanan di wilayah 3T serta masih dominannya penggunaan kontrasepsi oleh perempuan dibandingkan pembagian tanggung jawab yang setara dengan laki-laki.
"BKKBN sudah melakukan transformasi paradigma pembangunan kependudukan dan keluarga dengan pendekatan pengendalian mutu menuju pemberdayaan berbasis hak asasi manusia. Namun demikian, kebijakan yang ada itu masih bersifat general atau umum sehingga belum sepenuhnya menangkap kebutuhan spesifik kelompok tertentu, terutama kelompok rentan," ujar dia.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Komnas HAM merekomendasikan agar BKKBN memperkuat pemenuhan hak atas kesehatan, khususnya kesehatan seksual dan reproduksi, melalui pendekatan lintas sektor, penyusunan kebijakan dan penganggaran yang berorientasi pada dampak jangka menengah dan panjang serta memperluas pemerataan layanan hingga kelompok rentan dan wilayah 3T.
"Dukungan daerah itu masih belum merata jangkauannya di wilayah-wilayah tertentu, terutama wilayah 3T. Praktik layanan kontrasepsi masih didominasi oleh metode perempuan, padahal kalau kita bicara hak asasi sesungguhnya itu merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan," kata Anis.
Berdasarkan hasil penilaian, BKKBN memperoleh nilai tertinggi sebesar 74,3 dengan kategori tinggi pada tema hak atas kesehatan. Sementara itu, BPOM memperoleh nilai 70,3 dengan kategori cukup pada tema hak atas kesehatan, Kementerian Agama meraih nilai 69,7 kategori cukup pada tema hak atas pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup mendapatkan nilai 68,9 kategori cukup dengan tema hak atas lingkungan hidup.
Selanjutnya, BPJS Kesehatan meraih nilai 67,1 kategori cukup pada tema hak atas kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan nilai 65,5 kategori cukup dengan tema hak atas pekerjaan, dan Kementerian Perhubungan memperoleh nilai 50,9 atau kategori rendah pada tema hak atas pekerjaan terkait pelindungan anak buah kapal (ABK).
Baca juga: Komnas HAM dorong K/L perkuat implementasi kebijakan HAM
Baca juga: Angka perceraian tinggi, BKKBN: Bangun keluarga tak cukup modal cinta
Baca juga: Kemendukbangga-USU perkuat riset kebijakan kependudukan berbasis bukti
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah saat memaparkan hasil Penilaian HAM Tahun 2025 secara daring di Jakarta, Senin, mengatakan Kemendukbangga memperoleh nilai akhir 74,3 atau masuk kategori tinggi berdasarkan gabungan hasil survei publik sebesar 80,1 dan expert judgment sebesar 65,6.
"Ini satu-satunya yang tinggi dalam penilaian terhadap tujuh kementerian/lembaga," kata Anis.
Komnas HAM menilai capaian tersebut didukung transformasi paradigma pembangunan kependudukan dan keluarga yang tidak lagi berorientasi pada pengendalian semata, melainkan pemberdayaan berbasis hak asasi manusia.
Selain itu, Kemendukbangga dinilai telah menjalankan berbagai program promotif dan preventif melalui edukasi, penyuluhan, penguatan kapasitas masyarakat serta penyediaan informasi layanan kontrasepsi melalui fasilitas kesehatan dan sistem pendataan keluarga.
Namun, Komnas HAM mencatat sejumlah tantangan yang masih perlu diperbaiki, di antaranya kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik kelompok rentan, belum meratanya dukungan layanan di wilayah 3T serta masih dominannya penggunaan kontrasepsi oleh perempuan dibandingkan pembagian tanggung jawab yang setara dengan laki-laki.
"BKKBN sudah melakukan transformasi paradigma pembangunan kependudukan dan keluarga dengan pendekatan pengendalian mutu menuju pemberdayaan berbasis hak asasi manusia. Namun demikian, kebijakan yang ada itu masih bersifat general atau umum sehingga belum sepenuhnya menangkap kebutuhan spesifik kelompok tertentu, terutama kelompok rentan," ujar dia.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Komnas HAM merekomendasikan agar BKKBN memperkuat pemenuhan hak atas kesehatan, khususnya kesehatan seksual dan reproduksi, melalui pendekatan lintas sektor, penyusunan kebijakan dan penganggaran yang berorientasi pada dampak jangka menengah dan panjang serta memperluas pemerataan layanan hingga kelompok rentan dan wilayah 3T.
"Dukungan daerah itu masih belum merata jangkauannya di wilayah-wilayah tertentu, terutama wilayah 3T. Praktik layanan kontrasepsi masih didominasi oleh metode perempuan, padahal kalau kita bicara hak asasi sesungguhnya itu merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan," kata Anis.
Berdasarkan hasil penilaian, BKKBN memperoleh nilai tertinggi sebesar 74,3 dengan kategori tinggi pada tema hak atas kesehatan. Sementara itu, BPOM memperoleh nilai 70,3 dengan kategori cukup pada tema hak atas kesehatan, Kementerian Agama meraih nilai 69,7 kategori cukup pada tema hak atas pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup mendapatkan nilai 68,9 kategori cukup dengan tema hak atas lingkungan hidup.
Selanjutnya, BPJS Kesehatan meraih nilai 67,1 kategori cukup pada tema hak atas kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan nilai 65,5 kategori cukup dengan tema hak atas pekerjaan, dan Kementerian Perhubungan memperoleh nilai 50,9 atau kategori rendah pada tema hak atas pekerjaan terkait pelindungan anak buah kapal (ABK).
Baca juga: Komnas HAM dorong K/L perkuat implementasi kebijakan HAM
Baca juga: Angka perceraian tinggi, BKKBN: Bangun keluarga tak cukup modal cinta
Baca juga: Kemendukbangga-USU perkuat riset kebijakan kependudukan berbasis bukti
