jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah tudingan yang menyebut partainya menjadi dalang di balik rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah selama setahun terakhir.
Menurut Hasto, tudingan tersebut justru menunjukkan kelemahan tata kelola pemerintahan yang cenderung mencari kambing hitam ketika menghadapi persoalan.
BACA JUGA: Hasto Kritik Kampus Kelola MBG: Fungsi Perguruan Tinggi Bukan Jalankan Proyek
"Berbagai tuduhan kepada PDI Perjuangan menunjukkan kelemahan sistem pemerintahan kita. Ketika ada persoalan, cenderung mencari politik kambing hitam. Itu menunjukkan hakikat watak yang otoriter," kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7).
Hasto menilai pola serupa pernah terjadi dalam Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli). Menurutnya, saat itu juga muncul upaya mencari pihak yang dijadikan kambing hitam untuk menutupi persoalan yang terjadi.
BACA JUGA: Hasto Ungkap Kehidupan di Balik Jeruji: Menulis, Olahraga, dan Diskusi Hukum
"Sama dengan dulu ketika 27 Juli. Dicarilah kambing hitam," ujarnya.
Dia mengatakan narasi tersebut diikuti penangkapan sejumlah aktivis, padahal akar persoalan sesungguhnya berasal dari tata kelola negara yang tidak lagi menjadikan rakyat sebagai orientasi utama.
BACA JUGA: Respons Hasto Soal Isu Korupsi Elite Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD
"Itu merupakan kelemahan tata kelola negara yang tidak lagi melihat rakyat sebagai sumber orientasi, tetapi mempertahankan status quo kekuasaan," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya mengalami kemunduran.
Dia merujuk hasil penelitian V-Dem Institute yang menyebut Indonesia mengalami kecenderungan otoritarianisme legal (authoritarian legalism) sehingga kualitas demokrasinya menurun.
"Penelitian V-Dem Institute menunjukkan demokrasi kita mengalami penurunan karena ada kecenderungan otoritarian legalism," katanya.
Hasto juga mencontohkan dinamika politik pada 1965 sebagai bentuk external shock, sedangkan perubahan perilaku penguasa menurutnya menjadi faktor internal shock yang turut memengaruhi kualitas demokrasi.
Menurut Hasto, PDIP menjadikan momentum peringatan 27 Juli untuk mengingatkan publik mengenai bahaya kekuasaan yang bersifat otoriter.
Dia menilai sejarah menunjukkan tidak ada rezim otoriter yang mampu bertahan selamanya ketika berhadapan dengan kekuatan rakyat.
"Tidak ada kekuatan otoriter yang langgeng. Yang tersisa justru kerusakan terhadap masa depan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan," ucap Hasto. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
