jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Efriza menilai pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke depan sebaiknya tidak lagi semata-mata didasarkan pada latar belakang pendidikan Akademi Kepolisian (Akpol), melainkan mengedepankan rekam jejak, kompetensi, dan kepercayaan Presiden.
Menurut Efriza, transformasi menuju Polri yang modern membutuhkan perubahan perspektif dalam menentukan figur pemimpin.
BACA JUGA: KPRP Usulkan Calon Kapolri Lewati Masa Pati 11 Tahun dan Cukup 3 Tahun
DIa menilai pengalaman kepemimpinan dan kemampuan manajerial lintas sektor menjadi aspek yang semakin penting.
"Akpol bukan lagi faktor penentu, melainkan hanya salah satu bagian dari profil seorang kandidat," ujar Efriza, yang juga dosen di sejumlah perguruan tinggi.
BACA JUGA: Mengapa Komjen Rudy Heriyanto Diperhitungkan sebagai Calon Kapolri?
Dia mengatakan pengalaman di bidang hukum maupun penugasan di birokrasi sipil dapat menjadi nilai tambah bagi calon Kapolri.
Kemampuan tersebut dinilai menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan kelembagaan yang semakin kompleks.
BACA JUGA: Jawaban Calon Kapolres Gadungan Saat Ditanya Kombes Azis, Mungkin Anda Berdecak
Efriza menyebut salah satu kriteria penting bagi calon Kapolri adalah memiliki orientasi hukum yang kuat.
Menurutnya, latar belakang akademik di bidang hukum, pengalaman panjang di fungsi reserse, serta pemahaman terhadap tata kelola penegakan hukum dapat mendukung reformasi kepolisian.
"Kalau bisa latar belakang sebagai doktor hukum, dengan kualitas profesor, serta pengalaman panjang di bidang reserse, memahami penegakan hukum tidak hanya dari sisi operasional, tetapi juga dari aspek tata kelola dan kepastian hukum," katanya.
Selain itu, dia menilai calon Kapolri juga perlu memiliki pengalaman menangani kejahatan kompleks, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Menurut Efriza, pengalaman tersebut menjadi relevan karena tantangan yang dihadapi Polri kini semakin bergeser ke kejahatan keuangan, siber, dan kejahatan lintas negara yang memerlukan kemampuan teknis sekaligus koordinasi yang kuat.
Dia menambahkan, perubahan kriteria tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan kualitas kepemimpinan Polri dengan perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan keamanan saat ini.
Efriza menilai sosok Kapolri masa depan perlu memiliki kemampuan adaptif, wawasan hukum yang kuat, serta kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan modern, sehingga proses pemilihannya tidak lagi hanya bertumpu pada asal pendidikan, tetapi juga pada kapasitas dan rekam jejak yang dimiliki. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
