Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan pemerintah untuk menerima hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpahankam) dari Pemerintah Republik Italia berupa satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).
Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono mengatakan penerimaan hibah dari luar negeri merupakan bagian penguatan kedaulatan negara.
Budi menjelaskan, penerimaan hibah luar negeri harus dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan hukum.
“Penerimaan hibah luar negeri merupakan langkah strategis yang menyentuh pilar kedaulatan negara. Oleh karena itu, guna menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan hukum, pemenuhan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mutlak dilaksanakan, di mana persetujuan DPR RI menjadi syarat konstitusional yang imperatif bagi setiap penerimaan hibah dari pemerintah atau lembaga asing,” ujarnya.
Ia menerangkan pembahasan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 20 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Komisi I mendapat penugasan untuk membahas surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/1845/M/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 mengenai permohonan persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri.
Menurut Budi, Komisi I kemudian menggelar rapat kerja bersama pemerintah pada 20 Juli 2026 yang dihadiri jajaran Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, serta para kepala staf angkatan guna membahas usulan tersebut.
“Setelah mendengarkan penjelasan yang komprehensif dari pemerintah dan pandangan substansial dari seluruh fraksi di Komisi I DPR RI, maka dengan segenap pertimbangan strategis, Komisi I DPR RI secara bulat dan sepakat menyetujui penerimaan hibah Alpahankam dari luar negeri sebagaimana yang dimohonkan dalam surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor B/1845/M/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 berupa satu unit Kapal Induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Republik Italia,” kata Budi.
Budi kemudian menyerahkan hasil pembahasan di tingkat komisi kepada forum rapat paripurna agar ditetapkan menjadi keputusan resmi DPR.
“Segenap proses dan keputusan di tingkat Komisi kini kami serahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna yang mulia ini, besar harapan kami laporan Komisi I DPR RI terhadap penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri ini dapat disetujui dan disahkan menjadi keputusan resmi DPR RI,” ujarnya.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan dalam rapat paripurna.
“Sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Republik Italia dapat kita setujui?” tanya Puan.
“Setuju!” ucap anggota dewan dengan serempak.
Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda persetujuan penerimaan hibah satu unit kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia.
