Partai Amanat Nasional (PAN) memecat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dari keanggotaan partai karena terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain mencabut status keanggotaannya, PAN juga memberhentikan Lalu dari jabatan Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat (NTB) dan mengambil alih kepengurusan DPW.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pun menyampaikan penyesalan atas kasus hukum yang menjerat kadernya tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan yang dilakukan Lalu.
“PAN menyesalkan dan permintaan maaf atas tindakan kader partai yang melanggar hukum dalam jabatannya sebagai Bupati Lombok Barat,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa (21/7).
Viva mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan selama ini telah berulang kali mengingatkan seluruh kader partai yang menduduki jabatan publik agar berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan serta menjauhi pelanggaran hukum.
“Tidak henti-hentinya Ketua Umum DPP PAN, Bang Zulkifli Hasan, selalu memberikan nasihat dan peringatan keras untuk mawas diri dan selalu pruden dalam mengelola pemerintahan daerah,” katanya.
Sebagai bentuk sikap organisasi, PAN memutuskan memberhentikan Lalu Ahmad Zaini dari keanggotaan partai. PAN juga mencopotnya dari jabatan Ketua DPW PAN NTB dan untuk sementara kepengurusan wilayah tersebut diambil alih oleh DPP PAN.
“DPP PAN memberhentikan Lalu Ahmad Zaini sebagai anggota partai karena telah melanggar tujuan dan platform perjuangan partai dan mengganti posisinya sebagai ketua DPW PAN NTB. Kepemimpinan DPW PAN telah diambil alih oleh DPP PAN,” jelasnya.
Viva menegaskan PAN menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Menurutnya, partai menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ke KPK.
“PAN mempersilahkan KPK untuk melakukan proses hukumnya secara transparan, obyektif, akuntabel, demi untuk mendapatkan keadilan dan keadilan hukum,” jelas Viva.
“PAN senantiasa mendukung eksistensi KPK dalam tugas pokok fungsinya untuk memberantas korupsi, menciptakan pemerintahan yang bersih, dan tegaknya hukum yang adil,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tersangka buntut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Kasus ini terkait dugaan suap hingga gratifikasi.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan diambil setelah tim melakukan gelar perkara pada Senin (20/7) malam.
“Terkait kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Lombok Barat, malam tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (21/7).
Budi belum merinci pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun ia menjelaskan saat ini masih terdapat delapan orang yang masih diperiksa terkait perkara tersebut.
“Adapun para pihak yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sejumlah tujuh orang dibawa dari Lombok, yakni bupati bersama Dirut PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat, Kepala Dinas PUPRPKP, satu orang pihak swasta, serta tiga orang selaku adc dan driver bupati,” papar Budi.
“Selain tujuh orang tersebut, tim juga mengamankan satu orang pihak swasta di wilayah Jakarta pada Senin (20/7), yang saat ini juga masih menjalani pemeriksaan,” lanjutnya.
Dalam perkara ini, KPK menduga telah terjadi korupsi dalam proses pengadaan yang disertai dugaan suap proyek serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
