PBB (ANTARA) - Sekjen PBB Antonio Guterres merasa prihatin atas serangan terhadap infrastruktur sipil di Iran, termasuk serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang sedang dibangun, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, Selasa (21/7).
Sebelumnya pada akhir pekan lalu, media melaporkan bahwa militer AS telah menyerang lokasi pembangunan PLTN di kota Darkhovin, Iran.
Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan sedang menelusuri laporan tersebut, seraya menambahkan bahwa mereka tidak meyakini serangan itu menimbulkan risiko radiologis apa pun.
"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan serangan terhadap infrastruktur sipil di Iran, termasuk PLTN yang sedang dibangun dan instalasi desalinasi," ujar Dujarric kepada wartawan.
"Selain itu, di seluruh kawasan ini, kita telah melihat serangan terhadap pembangkit listrik dan instalasi desalinasi di Kuwait serta tempat-tempat lainnya. Serangan semacam itu tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan," tambahnya.
Eskalasi konflik di kawasan ini telah berdampak pada Iran, Bahrain, Yordania, Suriah, Irak, Arab Saudi, Yaman, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, serta memberikan tekanan pada sistem perdagangan, akses kemanusiaan, biaya transportasi, dan harga bahan bakar serta kebutuhan pokok, lanjut juru bicara tersebut.
"Sekjen kembali menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik ini, dan beliau menyerukan peningkatan upaya diplomatik demi mencapai penyelesaian yang damai dan langgeng," kata Dujarric.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian tersebut harus mencakup pemulihan penuh hak navigasi internasional dan kebebasan bernavigasi di Selat Hormuz, serta menjamin perlindungan infrastruktur vital yang menjadi tumpuan hidup warga sipil.
Pada malam menjelang tanggal 18 Juni, Teheran dan Washington menandatangani sebuah memorandum yang mengatur pengakhiran konflik yang telah dimulai sejak 28 Februari. Namun, sejak 8 Juli, pasukan AS telah melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengklaim serangan tersebut merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.
Pasukan Iran membalas dengan serangan terhadap pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah.
Selanjutnya pada 12 Juli, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga campur tangan AS di kawasan tersebut berakhir, menyusul gelombang baru saling serang antara pihak-pihak yang berkonflik.
Keesokan harinya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan bertindak sebagai "penjaga" Selat Hormuz. Trump juga memberlakukan kembali blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Baca juga: Iran ancam balas AS atas serangan di PLTN Darkhovin
Baca juga: IAEA peringatkan serangan dekat PLTN Bushehr Iran berisiko radiasi
Sebelumnya pada akhir pekan lalu, media melaporkan bahwa militer AS telah menyerang lokasi pembangunan PLTN di kota Darkhovin, Iran.
Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan sedang menelusuri laporan tersebut, seraya menambahkan bahwa mereka tidak meyakini serangan itu menimbulkan risiko radiologis apa pun.
"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan serangan terhadap infrastruktur sipil di Iran, termasuk PLTN yang sedang dibangun dan instalasi desalinasi," ujar Dujarric kepada wartawan.
"Selain itu, di seluruh kawasan ini, kita telah melihat serangan terhadap pembangkit listrik dan instalasi desalinasi di Kuwait serta tempat-tempat lainnya. Serangan semacam itu tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan," tambahnya.
Eskalasi konflik di kawasan ini telah berdampak pada Iran, Bahrain, Yordania, Suriah, Irak, Arab Saudi, Yaman, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, serta memberikan tekanan pada sistem perdagangan, akses kemanusiaan, biaya transportasi, dan harga bahan bakar serta kebutuhan pokok, lanjut juru bicara tersebut.
"Sekjen kembali menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik ini, dan beliau menyerukan peningkatan upaya diplomatik demi mencapai penyelesaian yang damai dan langgeng," kata Dujarric.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian tersebut harus mencakup pemulihan penuh hak navigasi internasional dan kebebasan bernavigasi di Selat Hormuz, serta menjamin perlindungan infrastruktur vital yang menjadi tumpuan hidup warga sipil.
Pada malam menjelang tanggal 18 Juni, Teheran dan Washington menandatangani sebuah memorandum yang mengatur pengakhiran konflik yang telah dimulai sejak 28 Februari. Namun, sejak 8 Juli, pasukan AS telah melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengklaim serangan tersebut merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.
Pasukan Iran membalas dengan serangan terhadap pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah.
Selanjutnya pada 12 Juli, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga campur tangan AS di kawasan tersebut berakhir, menyusul gelombang baru saling serang antara pihak-pihak yang berkonflik.
Keesokan harinya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan bertindak sebagai "penjaga" Selat Hormuz. Trump juga memberlakukan kembali blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
Baca juga: Iran ancam balas AS atas serangan di PLTN Darkhovin
Baca juga: IAEA peringatkan serangan dekat PLTN Bushehr Iran berisiko radiasi
