REPUBLIKA.CO.ID, RUTENG - Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said mengajak aktivis mahasiswa membangun kepemimpinan intrinsik, yaitu kepemimpinan yang sumber kekuatannya bukan otoritas formal, melainkan nilai dan karakter yang dibangun sendiri oleh seseorang dari waktu ke waktu.
Ajakan ini disampaikan di hadapan ratusan delegasi Kongres Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ke-34 di di Unika Indonesia St Paulus Ruteng, Flores, Selasa (21/7/2026)
Baca Juga
Mengapa Jutaan Dolar AS untuk Hasbara Gagal Pulihkan Keamanan Nasional Israel?
Kabar Gembira untuk Orang Beriman yang Diabadikan dalam Alquran dan Hadis
MUI akan Surati Kapolri dan Presiden Soal Penangkapan Warga Negara Palestina
Dia menyebut, krisis kepercayaan pada institusi negara membuat gagasan kepemimpinan yang tidak bergantung pada jabatan kembali relevan dibicarakan. Di tengah Indeks Persepsi Korupsi yang terus merosot dan lembaga penegak hukum yang saling sandera di depan publik.
Dia menilai Indonesia tak bisa lagi berharap penuh pada kepemimpinan yang lahir dari kursi kekuasaan semata.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Kita patut syukuri semua kemajuan yang telah kita capai sebagai bangsa. Tetapi harus kita sadari bahwa keadaan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja,” kata Sudirman dalam keterangannya kepada media.
Sudirman memaparkan angka yang bertolak belakang dengan proyeksi Indonesia Emas 2045. Dalam sepuluh tahun terakhir, seiring pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun, peringkat Indeks Persepsi Korupsi justru anjlok dari 88 ke 109.
Satu persen orang terkaya menguasai lebih dari separuh ekonomi nasional, kelompok miskin bertambah lebih dari 10 juta orang, dan sekitar 19 juta lulusan SMA berstatus tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan apa pun.
Gejolak pasar keuangan turut jadi buktinya. Bank Indonesia berulang kali menggelontorkan cadangan devisa untuk menahan pelemahan rupiah, namun hasilnya tetap salah satu periode terburuk dalam sejarah pasar modal domestik.
Dia mengatakan, negara boleh membungkam para intelektual, boleh menyingkirkan para aktivis, boleh mengendalikan partai-partai, boleh membuat parlemen itu lumpuh, boleh mencengkeram penegak hukum. Yang tidak bisa diatur adalah pasar.
"Pasar adalah pengontrol atau penyeimbang yang sangat kuat, dan ini buktinya bahwa akibat dari praktik korupsi, akibat dari tata kelola yang lemah, akibat dari indeks demokrasi yang menurun, inilah hasilnya," kata dia.
Di tengah gambaran suram itu, Sudirman tetap meyakini ada alasan untuk optimis, digali dari sejarah bangsa ini. Setiap lompatan besar Indonesia, dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, hingga Reformasi, selalu digerakkan oleh kaum muda dan kaum terpelajar.
