Jakarta: Amerika Serikat (AS) menegaskan hasil negosiasi Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan antara ASEAN dan Tiongkok tidak boleh merugikan kepentingan Washington di kawasan, meski proses perundingan tersebut sepenuhnya berada di tangan negara-negara ASEAN dan Tiongkok.
Duta Besar AS untuk ASEAN Kevin Kim mengatakan Washington menghormati mekanisme pengambilan keputusan ASEAN berdasarkan konsensus, termasuk upaya ASEAN melanjutkan pembahasan CoC dengan Tiongkok yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Amerika Serikat menghormati institusi ASEAN yang bekerja berdasarkan konsensus. Amerika Serikat menghormati keputusan ASEAN dan kemampuannya untuk berdiskusi dengan Tiongkok mengenai isu ini yang telah berlangsung selama beberapa dekade," kata Kim dalam virtual press briefing, Jumat, 24 Juli 2026.
Namun, Kim menegaskan posisi AS tetap sama, yakni hasil akhir negosiasi CoC tidak boleh mengesampingkan kepentingan strategis Washington di Laut China Selatan.
"Dari perspektif Amerika Serikat, yang bisa kami katakan adalah hasil apa pun tidak boleh merugikan kepentingan Amerika Serikat karena kami juga memiliki kepentingan dan taruhan strategis yang sangat penting di Laut China Selatan," ujarnya.
Kim mengatakan AS akan terus mempertahankan kehadirannya di perairan internasional serta menjalankan komitmennya terhadap Filipina sebagai sekutu berdasarkan perjanjian pertahanan kedua negara.
Selain itu, menurutnya, Washington akan terus berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016 mengenai sengketa Laut China Selatan.
"Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Amerika Serikat akan terus berlayar di perairan internasional, terus memenuhi kewajiban perjanjian dengan Filipina, serta menghormati prinsip-prinsip yang berlandaskan hukum internasional seperti UNCLOS dan putusan arbitrase 2016," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap proses negosiasi CoC yang kembali menjadi salah satu isu utama dalam rangkaian Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-59 di Manila, Filipina.
CoC merupakan aturan yang tengah dirundingkan ASEAN dan Tiongkok untuk mengatur perilaku para pihak di Laut China Selatan serta mencegah eskalasi konflik di kawasan. Perundingan tersebut merupakan kelanjutan dari Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) yang disepakati pada 2002, namun dinilai belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
Sejak negosiasi resmi dimulai pada 2018, ASEAN dan Tiongkok terus berupaya menyepakati substansi CoC, termasuk mekanisme pencegahan insiden, pengelolaan sengketa, serta langkah-langkah membangun kepercayaan. Meski sejumlah putaran perundingan telah menghasilkan kemajuan, hingga kini kedua pihak belum mencapai kesepakatan final mengenai naskah CoC.
Di tengah proses tersebut, ketegangan di Laut China Selatan masih kerap terjadi, termasuk insiden terbaru antara kapal Filipina dan China Coast Guard di wilayah sengketa. Situasi itu membuat penyelesaian CoC kembali menjadi sorotan sebagai salah satu instrumen yang diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas dan mengurangi risiko konflik di kawasan.
Sikapi Negosiasi CoC LCS, AS Minta Hasilnya Tak Merugikan Kepentingannya
