JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir.
Doli pun mengaku heran dan menyoroti kemungkinan adanya pihak tertentu yang sengaja menampilkan rentetan pengungkapan kasus korupsi kepala daerah tersebut.
"Atau memang ada skenario?, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan 'show up' penangkapan para kepala daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini," ujar Doli saat dihubungi, Rabu (29/7/2026).
Sebelum menyampaikan hal itu, Doli turut mempertahankan apakah para kepala daerah saat ini, sudah tidak mampu membedakan tindakan yang termasuk korupsi dan yang bukan.
Baca juga: Golkar Heran OTT Kepala Daerah Marak: Apa Mereka Tak Paham Lagi Mana Tindakan Korupsi?
"Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para Kepala Daerah sudah tidak faham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya?" ucap Doli.
Pernyataan itu disampaikan Doli saat dimintai tanggapannya soal Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ditangkap KPK. Anom maju Pilkada 2024 karena diusung Golkar dan didukung sejumlah partai politik lainnya.
Meski mempertanyakan fenomena tersebut, Doli menegaskan Golkar tetap berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Dia mengatakan, partainya tidak akan melindungi kader maupun kepala daerah yang diusung, apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
"Sekalipun Kepala Daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku," tutur Doli.
Baca juga: Marak OTT, Dede Yusuf Usul Kaji Ulang Take Home Pay Halal Kepala Daerah
Menurut dia, Golkar juga akan terus melakukan pembinaan kepada seluruh kader, agar mengedepankan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
"Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi," pungkas Doli.
Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Anom diduga menerima uang terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dugaan jual beli jabatan.
"Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Dari jumlah itu, 12 orang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
Baca juga: KPK Tangkap 21 Orang dalam OTT Bupati Pemalang di 3 Provinsi
KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp 2 miliar dalam rangkaian OTT tersebut.
Berdasarkan catatan Kompas.com, sejak Agustus 2025 hingga Juli 2026 sedikitnya 17 kepala daerah telah terjerat perkara korupsi sebelum Anom.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
