Pemerintah mematok target ambisius untuk membenahi ribuan dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bakal dipercepat proses penataannya dalam dua bulan ke depan.
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus utama pemerintah guna memastikan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat MBG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan penerbitan SLHS menjadi pekerjaan mendesak dalam pembenahan tata kelola program MBG secara nasional.
"Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya," kata Zulkifli Hasan usai rapat perbaikan tata kelola MBG di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut Zulhas, pembenahan tersebut merupakan bagian dari penataan sekitar 27 ribu titik pelayanan MBG yang telah terdaftar di seluruh Indonesia.
Pemerintah kini tengah memetakan setiap SPPG berdasarkan kesiapan operasional maupun kondisi geografis masing-masing daerah agar proses penataan berjalan lebih efektif.
Untuk wilayah Jawa dan Sumatera, pemerintah menargetkan seluruh proses penyelesaian dapur yang masih berada pada tahap pembangunan maupun pengurusan perizinan dapat dirampungkan dalam waktu dua bulan.
Baca Juga: Pantas Indonesia Tertinggal? Cendekiawan Sebut Prabowo Lemah, MBG Juga Tak Berguna
"Untuk titik pelayanan di kawasan Jawa dan Sumatera yang masih dalam tahap perizinan maupun penyelesaian fisik, pemerintah menargetkan penataan rampung dalam waktu dua bulan," ujar Zulhas.
Ia menambahkan, mekanisme percepatan penyelesaian ribuan sertifikat tersebut akan dirumuskan dalam waktu dekat agar target dua bulan bisa tercapai.
Selain membenahi dapur SPPG, pemerintah juga belum akan memutuskan pemanfaatan kantin sekolah dalam program MBG sebelum seluruh standar higiene dan sanitasi benar-benar terpenuhi.
Menurut Zulhas, pemenuhan SLHS menjadi syarat utama agar kualitas makanan yang disalurkan kepada peserta program tetap terjaga.
"Ada 8.000 lebih yang di titik-titik (SPPG) di Jawa-Sumatera itu kita perlu waktu dua bulan, ya, caranya seperti apa nanti akan diselesaikan dalam satu bulan dan dua bulan tadi itu ya," tutupnya.
