Jakarta (ANTARA) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mendorong Indonesia untuk melakukan perubahan nyata dalam penerapan energi terbarukan seperti negara-negara lain di dunia.
“Pakistan… dalam 5 tahun, 2 persen naik jadi 32 persen (energi terbarukan). Brasil sudah 90 persen (energi terbarukan), kalau tidak salah. Kenaikannya cukup drastis,” ujar Dino dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.
Dia juga menyebut Sri Lanka lebih banyak menggunakan tenaga surya dan Uruguay, yang awalnya bergantung pada bahan bakar fosil, sekarang telah dominan menggunakan energi terbarukan.
Meskipun demikian, Dino menekankan bahwa hal itu tidaklah cukup karena transisi energi dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan memiliki tantangan yang lebih besar, yaitu mengimplementasikan program transisi energi tersebut.
Pada 9 Juli, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun sejumlah PLTS yang kapasitas totalnya mencapai 100 GW dalam waktu 2 tahun.
Dalam acara peluncuran mandatori B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Presiden menjelaskan bahwa PLTS itu menjadi salah satu cara Indonesia membangun kemandirian energi sekaligus mengurangi emisi karbon.
Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, mendorong agar Indonesia fokus untuk merealisasikan penggunaan energi terbarukan dalam waktu 12-24 bulan ke depan.
“Politik di Indonesia kadang-kadang berubah, hari ini A, dua tahun lagi sudah berubah… padahal pembangunan transisi energi, banyak yang bisa kita lakukan cepat… oke, 100 gigawatt, tapi perhatikan (juga) yang kecil. Kita mau melihat jarum itu bergeser,” jelas Putra.
Pada kesempatan yang sama, Co-founder Bicara Udara, Novita Natalia Kusumawardani, mengatakan bahwa Indonesia dapat mencontoh Thailand yang memiliki koordinasi yang bagus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani polusi udara.
“Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kotanya itu berjalan, sehingga data yang digunakan itu bisa sama dengan menggunakan database yang sama, terus perhitungannya juga sama,” kata Novita.
Menurutnya, hal itu dapat dicontoh oleh Indonesia, karena data di Indonesia masih tersebar di berbagai kementerian dan dikelola secara terpisah, sehingga belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu.
“Ini bisa jadi salah satu contoh juga ketika kita mau membahas soal target emisi, kita juga perlu melihat bagaimana, data apa yang digunakan dan metodologinya harus sama,” katanya lagi.
FPCI akan menyelenggarakan Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 pada 1 Agustus di Jakarta dan mengusung tema “It’s Time to Deliver!”.
FPCI menyebutkan pemilihan tema tersebut mencerminkan momentum penting ketika komitmen iklim global dan nasional harus mulai diterjemahkan menjadi aksi nyata.
Baca juga: Ancaman krisis minyak, Prabowo perintahkan percepat transisi ke EBT
Baca juga: Kemenko IPK: Perekonomian RI masih bergantung pada bahan bakar fosil
“Pakistan… dalam 5 tahun, 2 persen naik jadi 32 persen (energi terbarukan). Brasil sudah 90 persen (energi terbarukan), kalau tidak salah. Kenaikannya cukup drastis,” ujar Dino dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.
Dia juga menyebut Sri Lanka lebih banyak menggunakan tenaga surya dan Uruguay, yang awalnya bergantung pada bahan bakar fosil, sekarang telah dominan menggunakan energi terbarukan.
Meskipun demikian, Dino menekankan bahwa hal itu tidaklah cukup karena transisi energi dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan memiliki tantangan yang lebih besar, yaitu mengimplementasikan program transisi energi tersebut.
Pada 9 Juli, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun sejumlah PLTS yang kapasitas totalnya mencapai 100 GW dalam waktu 2 tahun.
Dalam acara peluncuran mandatori B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Presiden menjelaskan bahwa PLTS itu menjadi salah satu cara Indonesia membangun kemandirian energi sekaligus mengurangi emisi karbon.
Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, mendorong agar Indonesia fokus untuk merealisasikan penggunaan energi terbarukan dalam waktu 12-24 bulan ke depan.
“Politik di Indonesia kadang-kadang berubah, hari ini A, dua tahun lagi sudah berubah… padahal pembangunan transisi energi, banyak yang bisa kita lakukan cepat… oke, 100 gigawatt, tapi perhatikan (juga) yang kecil. Kita mau melihat jarum itu bergeser,” jelas Putra.
Pada kesempatan yang sama, Co-founder Bicara Udara, Novita Natalia Kusumawardani, mengatakan bahwa Indonesia dapat mencontoh Thailand yang memiliki koordinasi yang bagus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani polusi udara.
“Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kotanya itu berjalan, sehingga data yang digunakan itu bisa sama dengan menggunakan database yang sama, terus perhitungannya juga sama,” kata Novita.
Menurutnya, hal itu dapat dicontoh oleh Indonesia, karena data di Indonesia masih tersebar di berbagai kementerian dan dikelola secara terpisah, sehingga belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu.
“Ini bisa jadi salah satu contoh juga ketika kita mau membahas soal target emisi, kita juga perlu melihat bagaimana, data apa yang digunakan dan metodologinya harus sama,” katanya lagi.
FPCI akan menyelenggarakan Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 pada 1 Agustus di Jakarta dan mengusung tema “It’s Time to Deliver!”.
FPCI menyebutkan pemilihan tema tersebut mencerminkan momentum penting ketika komitmen iklim global dan nasional harus mulai diterjemahkan menjadi aksi nyata.
Baca juga: Ancaman krisis minyak, Prabowo perintahkan percepat transisi ke EBT
Baca juga: Kemenko IPK: Perekonomian RI masih bergantung pada bahan bakar fosil
